MANAJEMEN PEMBANGUNAN SEKTORAL DAN REGIONAL

Manajemen

Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Sementara itu, Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal; dalam berbagai bidang seperti industri, pendidikan, kesehatan, bisnis, finansial dan sebagainya. Dengan kata lain efektif menyangkut tujuan dan efisien menyangkut cara dan lamanya suatu proses mencapai tujuan tersebut.

Ilmu manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang disistemisasi, dikumpulkan dan diterima kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya metode ilmiah yang dapat digunakan dalam setiap penyelesaian masalah dalam manajemen. Namun selain itu, beberapa ahli seperti Follet menganggap manajemen adalah sebuah seni. Hal ini disebabkan oleh kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antaramanusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sulit dipelajari.

Di bawah ini adalah definisi dari kata manajemen:

1. Pengertian Manajemen Menurut James A.F. Stoner adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.   Pengertian Manajemen Menurut Mary Parker Follet adalah suatu seni, karena untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus.

3. Menurut Henry Fayol tugas seorang manager adalah:

a. Planning, artinya manager harus mampu menetapkan kegiatan-kegiatan yang dapat dan akan dicapai oleh organisasi.

b.   Organizing, artinya manager harus mampu memobilisasi sumberdaya manusia dan material organisasi.

c.    Commanding, artinya manager harus mampu memotivasi dan mempengaruhi para pekerja dalam melakukan pekerjaannya.

d.   Coordinating, artinya manager harus mampu menyelaraskan sumberdaya dan kegiatan-kegiatan organisasi.

e.   Controlling, artinya manager harus mampu mengevaluasi apakah rencana sudah dilakukan secara tepat.

Pembangunan

Pembangunan berasal dari kata ‘bangun’ yang diberi awalan pem- dan akhiran –an. Kata bangun memiliki makna empat hal, yaitu :

1. Bangun dalam arti sadar atau siuman seperti dalam bait lagu Indonesia Raya : “ ... Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ...“.

2.   Bangun dalam arti bangkit atau berdiri.

3.   Bangun dalam arti bentuk, dahulu dalam ilmu ukur sering disebut ilmu bangun misalnya : “Bangunnya persegi panjang”.

4.   Bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan atau membina.

Dilihat dari segi etimologi, konsep pembangunan meliputi anatomik (bentuk), fisiologi (kehidupan), behavioral (perilaku). (Ndraha, 1987 : 1)

Pengertian pembangunan sebagai suatu proses, akan terkait dengan mekanisme sistem atau kinerja suatu sistem. Menurut Easton (dalam Miriam Budiardjo, 1985), proses sistemik paling tidak terdiri atas tiga unsur: Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konversi; Kedua, adanya proses konversi, yaitu wahana untuk ”mengolah” bahan masukan; Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konversi yang dilaksanakan. Proses sistemik dari suatu sistem akan saling terkait dengan subsistem dan sistem-sistem lainnya termasuk lingkungan internasional. 

Proses pembangunan sebagai proses sistemik, pada akhirnya akan menghasilkan keluaran (output) pembangunan, kualitas dari output pembangunan tergantung pada bahan masukan (input), kualitas dari proses pembangunan yang dilaksanakan, serta seberapa besar pengaruh lingkungan dan faktor-faktor alam lainnya. Bahan masukan pembangunan, salah satunya adalah sumber daya manusia, yang dalam bentuk konkritnya adalah manusia. Manusia dalam proses pembangunan mengandung beberapa pengertian, yaitu manusia sebagai pelaksana pembangunan, manusia sebagai perencana pembangunan, dan manusia sebagai sasaran dari proses pembangunan (as object).

Dari uraian di atas, terlihat bahwa faktor manusia memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan proses pembangunan. Manusia oleh beberapa ahli disebut sebagai makhluk sosial, sehingga karenanya bersifat dinamis. Manusia sebagai makhluk sosial diartikan sebagai makhluk yang tidak dapat hidup menyendiri, selalu membutuhkan hubungan sosial dengan manusia lainnya, serta karena hubungannya tersebut menghasilkan sistem nilai yang baku.

Sistem nilai adalah budaya, yaitu hasil cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai akibat hubungan sosial dan proses adaptasi dengan kondisi alam dan lingkungan disekitarnya.  Manusia dalam kumpulan komunitas (masyarakat) akan membentuk kebudayaan komunitas (cultural community) yang pada intinya menunjukan identitas, ciri, atau kekhasan dari komunitas. Ketika mengartikan manusia sebagai subjek dan objek dari proses pembangunan, maka identifikasi dari identitas, ciri, atau kekhasan komunitas menjadi teramat penting.

Pelaksanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi faktor SDM (termasuk identifikasi dari identitas, ciri, atau kekhasan komunitas) sebagai input pembangunan dan kondisi SDM (termasuk identifikasi dari identitas, ciri, atau kekhasan komunitas) sebagai sasaran atau objek pembangunan.  Sehingga kekhawatiran pelaksanaan proses pembangunan yang salah sasaran tidak akan terjadi. Sebagai contoh : Masyarakat Desa sebagai suatu komunitas dengan identitas komunitas/budaya komunitas,  sebagai berikut: mata pencaharian pertanian dengan teknologi tradisional, pola religi yang masih ortodoks, orientasi yang lebih terhadap hal-hal abstrak (animisme dan dinamisme).  Dengan kondisi masyarakat desa yang demikian, maka perlu disusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat  yang bersangkutan, termasuk nilai-nilai dan paradigmanya.

Manusia sebagai sasaran dan pelaku pembangunan merupakan fokus dan lokus dari pembangunan. Manusia sebagai sasaran diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat (social welfare), sedangkan sebagai pelaku pembangunan adalah terjadi suatu aktivitas yang demokratis-partisipatif dari mulai identifikasi kebutuhan (need assesment), perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/pengendalian, sehingga akuntabilitas dan transparansi terjadi secara simultan, Good Governance dan Clean Government yang kita cita-citakan secara perlahan tapi pasti dapat kita raih.

Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945 yang wilayahnya dari sabang sampai merauke, terdiri dari kepulauan, berbagai suku bangsa dan bahasa, yang berbatas dengan Papua Nugini di sebelah Timur, di Selatan dengan Australia, di Barat dengan Samudera Hindia, dan di Utara dengan Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.

Cita-cita Bangsa Indonesia seperti tertuang dalam Mukadimah UUD 1945 Alinea ke Empat berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Manajemen pembangunan Indonesia memiliki landasan yaitu manajemen pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan memiliki tujuan yaitu manajemen yang diarahkan untuk pembangunan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spritual berdasarkan Pancasila, dengan hakekatnya yaitu manajemen pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia menurut dua dimensi, yaitu:

1. Pembangunan manusia yang seimbang, selaras, serasi antara kehidupan material dan spiritual.

2. Semua golongan, semua daerah, dan generasi mendatang.

Strateginya, yaitu manajemen proses pembangunan yang mengusahakan (strategi) secara serasi dan berkaitan dengan trilogi pembangunan (pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional) yang pada akhirnya akan menunjang ketahanan nasional. Dalam proses pembangunan terdapat manajemen yang berdimensi pembangunan sosial ekonomi, manajemen yang berdimensi modernisasi proses sosial ke arah masyarakat maju, manajemen yang berdimensi pembangunan bangsa, yang aspek-aspeknya meliputi pembangunan manusiawi, kualitas fisik dan non fisik, otak dan watak. Menurut dimensi waktu, manajemen pembangunan dibagi menjadi pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya/turunannya, merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat proses, yang pada akhirnya diharapkan akan berpengaruh  terhadap pencapaian hasil pembangunan yang tepat guna dan hasil guna, dalam arti pembangunan yang dilaksanakan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya (suistainable community)dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem.

Intervensi pembangunan secara menyeluruh (holistic/comprehenship) hendaknya memperhatikan aspek-aspek kebutuhan (need, drive, and motive) masyarakat lokal (local community), keseimbangan alam dalam melakukan eksploitasi/eksplorasi nilai-nilai, filosofi hidup dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat.

Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat (social welfare) dalam arti luas (kesejahteraan lahir mapun bathin). Kesejahteraan lahir akan terkait dengan tingkat kehidupan baik yang menyangkut ekonomi maupun strata sosial, sementara kesejahteraan bathin akan berkaitan dengan believe system yang ada pada dirinya. Bagaimana manusia memahami dirinya (self understanding), menerima dirinya (self acceptance) serta bagaimana cara dia mengaktualisasikan dirinya (self actualization) sehingga merasa puas (satisfaction).

Demi kelangsungan hidupnya manusia selalu berupaya memenuhi kebutuhan diri serta mengatasi tantangan dan hambatan lingkungan alam dan sosialnya. Untuk itu selalu berupaya melakukan penciptaan-penciptaan (kreativitas) yang mengkristal menjadi kebudayaan. Pembangunan pada intinya merupakan penciptaan-penciptaan dalam memenuhi tuntutan hidup dan mengatasi tantangan lingkungan alam dan sosial. Seperti penciptaan kegiatan lapangan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, penciptaan  pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan daya nalar dan kreativitas agar terjadi akulturasi kebudayaan yang tetap mempertahankan nilai-nilai yang telah berkembang.

Pada saat ini, indikator keberhasilan pembangunan terdiri atas bagaimana tingkat pengembangan sumber daya manusia (Indeks Pembangunan Manusia/ human development index/HDI), tingkat pencapaian ekonomi dan tingkat keseimbangan alam (ekosistem). Ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan (interrelasi dan interdependensi). Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks dari angka harapan hidup (AHH), angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Hurup (AMH), dan kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Sementara tingkat pencapaian ekonomi meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), inflasi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan sembilan lapangan usahanya (pertanian-peternakan-kehutanan-perikanan, pertambangan-penggalian, industri pengolahan, listrik-gas-air bersih, bangunan, perdagangan-hotel-restoran, pengangkutan-komunikasi, keuangan-persewaan-jasa perusahaan-dan jasa-jasa lainnya. Keseimbangan alam dan lingkungan berkaitan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), pelestarian lingkungan hidup (hewani-hayati), serta tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan (polusi udara, air, tanah) yang secara nyata berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ada tiga bidang yang terkait didalamnya yaitu :

1.   Bidang pendidikan, kaitan dengan capaian Angka Melerek Hurup (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS),

2.   Bidang kesehatan kaitan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) dan

3.   Bidang ekonomi kaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat (PPP).

Walaupun AMH dan RLS belum menggambarkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, tapi itulah yang disepakati dunia internasional sebagai indikator, dalam hal ini yaitu UNDP. Permasalahan dan tugas kita adalah bagaimana kita merancang pembangunan agar indikator tersebut dapat diraih dengan penekanan pada kualitas pendidikan. Inti dari proses pendidikan adalah tansfer of knowledge and transfer of value. Selain memenuhi standar tersebut, maka kita perlu memikirkan bagaimana proses pendidikan berjalan dengan pemerataan kesempatan menuju indikator RLS, kita pikirkan juga bagaimana kualitas proses dalam melakukan tansfer of knowledge dan transfer of value-nya serta muatan nilai-nilai seperti apa yang disampaikan sehingga pada gilirannya dapat membentuk kualitas warga belajar/peserta didik yang  disatu sisi dapat mencerminkan budaya masyarakat setempat secara komunal, tetapi juga dapat mencerminkan komunitas modern yang senapas dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi internasional.

Untuk itu, mungkin fokus kita akan diarahkan kepada: (1) Pemerataan kesempatan belajar (dengan segala pola dan bentuknya), (2) kualitas proses belajar yang syarat  nilai-nilai (value), (3) Kualitas hasil dengan orientasi pada pembentukan sikap dan kebiasaan (habbit and attitude), yang pada gilirannya akan membentuk manusia yang berkarakter.

Dalam penangannya tentu tidak berdiri sendiri melainkan dikolaborasikan dengan sistem lain diantaranya dengan peningkatan pendapatan (ekonomi), memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan peningkatan derajat kesehatan, serta membuka diri dengan sistem kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Dikarenakan ketiga aspek tersebut di atas, memiliki interrelasi dan interdependensi, maka dalam perkembangannya harus seiring dan sejalan. Agar kondisi tersebut dapat dicapai maka perlu suatu kreativitas (melalui nalar, wawasan, pengetahuan, nurani, keyakinan-keimanan) sehingga melahirkan budaya baru dalam masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai dan falsafah kehidupan.

Pengamatan dan penampilan konsep dan strategi pembangunan.

1.      Penampilan konsep dan strategi pembangunan sejak Indonesia merdeka terlihat dinamis, yaitu pembangunan yang bias ke politik pada masa orde lama, ke pembangunan yang memiliki bias ekonomi yang besar pada masa orde baru, dan bias ke ekonomi dan politik pada masa reformasi.

2.     Penampilan tingkat pertumbuhan ekonomi (GNP), cenderung tidak mampu diikuti dengan dan oleh pertumbuhan pembangunan sosial, budaya, dan politik yang seimbang.

3.     Penampilan hasil-hasil pembangunan belum dinikmati secara merata oleh  segenap lapisan masyarakat,

4.    Penampilan peningkatan GNP tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas nasional (hidayat, 1986).

5.     Penampilan koefisien gini yang merupakan indikator pemerataan hasil pembangunan menunjukkan tingkat ketimpangan yang cukup memprihatinkan di beberapa daerah (moljarto tjokrowinoto, 1986).

6.    Penampilan ketika resesi ekonomi dunia telah menyebabkan merosotnya harga minyak serta berbagai komoditi, sehingga menyebabkan merosotnya daya beli di dalam negeri., keadaan ini telah memaksa pemerintah untuk melakukan reorientasi strategi pembangunan industri, industri subtitusi imprort menjadi industri untuk eksport, yang dalam pelaksanaannya kurang berhasil karena tingkat produktivitas yang rendah, kemampuan manajemen yang relatif rendah, kemampuan belum memadai untuk menjawab tantangan - tantangan pada persaingan yang semakin tajam. tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi secara sistematis dan konsepsional melalui administrasi dan manajemen pembangunan

7.     Penampilan pembangunan di sektor-sektor pelayanan yang disediakan oleh pemerintah lebih menguntungkan masyarakat kota, dan kelompok sosial-ekonomi tertentu, bukan golongan masyarakat yang amat membutuhkan pelayanan tersebut

8.    Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dinamik ke arah keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih modern. pembangunan merupakan gejala sosial yang berdimensi banyak dan dapat didekati dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

9.    Pembangunan merupakan rangkaian proses perubahan yang majemuk dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.

Pembangunan bagi negara - negara berkembang (termasuk Indonesia) pada umumnya diartikan usaha melepaskan diri dari ikatan - ikatan tradisional dan hambatan - hambatan transisional menuju tingkat stabilitas dan kemajuan tertentu.

Manajemen pembangunan Indonesia sejak merdeka yaitu 17 Agustus 1945 sampai Oktober 2007 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Indonesia di masa Orde Lama (Soekarno, 1945 – 1966) mengikuti pandangan strukturalis tentang pembangunan yang berlaku dari tahun 1940-an hingga awal tahun 1960-an. Pandangan ini berasumsi negara – negara sedang berkembang ditandai oleh kelompok budaya, sosial dan kelembagaan yang menghambat atau mencegah perubahan, sumber daya cenderung mandek (persediaan barang dan jasa tidak elastis). Pandangan ini juga mementingkan kuantitas manajemen dibandingkan harga. Umumnya mengalami kegagalan, kadang – kadang target tercapai namun sering pelaksanaannya buruk dan prestasi yang kurang baik. Bank Dunia memberikan pinjaman pertamanya kepada negara di luar Eropa pada tahun 1948.  Saat itu banyak negara yang sedang berkembang sudah sibuk dalam beberapa bentuk perencanaan ekonomi terpusat. Pada tahun 1950-an, gelombang antusiasme mencapai puncaknya dalam rangka perencanaan yang komprehensif. Sedangkan yang terjadi di Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Pemimpin yang ada saat itu terdiri dari kaum elit yang berpendidikan Barat dan orang – orang militer yang dilatih Jepang. Secara ekonomi, Belanda masih menguasai perusahaan – perusahaan di sektor perkebunan dan menguasai perdagangan internasional {Konferensi Meja Bundar (KMB), 1949}. Periode 1945 – 1949 adalah periode Indonesia berjuang untuk status negara merdeka dan diakui oleh dunia yang ditandai dengan pengakuan Belanda di KMB dengan syarat perusahaan Belanda di Indonesia tidak dinasionalisasikan. Di sisi lain, Cina menguasai perdagangan dalam negeri dan mayoritas orang Indonesia pribumi masih tetap menjadi petani, hanya sedikit elit politik (kaum elit terpelajar dan militer) yang menguasai negara. Elit politik itu berperan sebagai birokrat negara tanpa basis ekonomi, tak ada pengusaha pribumi yang berarti dan tak ada borjuasi yang berperan dalam ekonomi. Demokrasi Parlementer (1949 – 1959), menghasilkan kebijakan “Politik Benteng” yang bertujuan menciptakan pengusaha pribumi. Akumulasi modal pengusaha pribumi terjadi melalui jalur politik benteng dan jalur perusahaan – perusahaan negara, namun masih relatif kecil dibandingkan akumulasi modal pengusaha asing dan Cina. Demokrasi Liberal (1957 - 1959), menghasilkan gejolak politik yang cukup serius yaitu Sumatera Barat dan Sulawesi Utara melakukan perlawanan bersenjata sebagai reaksi dominasi Jawa dan ketimpangan ekonomi antara daerah dan pusat, akibatnya Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia dibubarkan. Pada masa ini, politisi kelas menengah ke atas menguasai ekonomi politik Indonesia sedangkan rakyat Indonesia belum berubah, masih miskin. Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965), Dekrit Presiden 1959 (yang mendapat dukungan dari militer dan PKI) adalah upaya Soekarno menggeser dominasi politisi kelas menengah ke atas dan sekaligus upaya mengembalikan kekuasaan Presiden yang selama ini dipegang Perdana Menteri dan DPR. Pada masa ini, Soekarno menguasai penuh birokrasi negara. Pada tahun 1957, perusahaan – perusahaan Belanda dinasionalisasikan, setelah tahun 1959, proses nasionalisasi perusahaan asing makin meluas. Pada tahun 1963, perusahaan – perusahaan Inggris juga diambil alih, milik Amerika Serikat juga diambil alih di tahun 1965. Semua perusahaan tersebut dikelola oleh perwira – perwira militer namun bisnis masih dikuasai pengusaha Cina. Konflik antara PKI dan Militer mencapai klimaksnya pada 1 Oktober 1965 yang berakhir dengan kemenangan Militer dimana Soeharto sebagai simbolnya. Kondisi ekonomi sangat parah dengan ditandai tingginya inflasi yaitu mencapai 732% antara tahun 1964 – 1965 dan masih mencapai 697% antara tahun 1965 – 1966.

2. Sejak tahun 1967, dibawah pemerintahan militer (Soeharto, 1965 - 1998), menjadi pelaksana teori pertumbuhan Rostow. Dalam teori ini, ada lima tahap pertumbuhan ekonomi yaitu,

a. tahap pertama ‘Masyarakat Tradisional’ (The Traditional Society),

b. tahap kedua ‘Pra Kondisi untuk Tinggal Landas’ (The Preconditions for Take-off),

c  tahap ketiga ‘Tinggal Landas’ (The Take-off),

d  tahap keempat ‘Menuju Kedewasaan’ (The Drive to Maturity) dan

e. tahap kelima ‘Konsumsi Massa Tinggi’ (The Age of High Mass-Consumption).

Pembangunan di Indonesia dilaksanakan secara berkala untuk waktu lima tahunan yang dikenal dengan PELITA (Pembangunan Lima Tahunan).

a.     PELITA I (1 April 1969 – 31 Maret 1974) memprioritaskan sektor pertanian dan industri,

b.    PELITA II (1 April 1974 – 31 Maret 1979) memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan dititikberatkan pada sektor pertanian dan peningkatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

c.     PELITA III (1 April 1979 – 31 Maret 1984) memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan titikberat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi dalam rangka menyeimbangkan struktur ekonomi .

d.    PELITA IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989) memperioritaskan pembangunan ekonomi dengan titikberat pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri yang menghasilkan mesin – mesin industri berat dan ringan, pembangunan bidang politik, sosbud, pertahanan dan keamanan seimbang dengan pembangunan ekonomi.

e.     PELITA V (1 April 1989 – 31 Maret 1999) memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian serta industri yang menghasilkan barang ekspor, menyerap tenaga kerja, pegolahan hasil pertanian dan menghasilkan mesin – mesin industri, meningkatkan pembangunan bidang politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Namun pada tanggal 21 Mei 1998, mengalami Krisis Moneter yang membuat Soeharto lengser (runtuhnya rezim Orde Baru). belum sempat tinggal landas malah kemudian meninggalkan landasannya hingga lupa pijakan ekonominya rapuh dan mudah hancur.

4.   Periode Orde Reformasi (1998 – 2007/sekarang) berjalan tak jelas arahnya. Tahun 1998 adalah tahun terberat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di ASIA yang dampaknya sangat terasa di Indonesia. Nilai rupiah yang semula 1 US$ senilai Rp. 2.000,- menjadi sekitar Rp. 10.000,- bahkan mencapai Rp. 12.000,- (5 kali lipat penurunan nilai rupiah terhadap dolar). Artinya, nilai Rp. 1.000.000,- sebelum tahun 1998 senilai dengan 500 US$ namun setelah tahun 1998 menjadi hanya 100 US$. Hutang Negara Indonesia yang jatuh tempo saat itu dan harus dibayar dalam bentuk dolar, membengkak menjadi lima kali lipatnya karena uang yang dimiliki berbentuk rupiah dan harus dibayar dalam bentuk dolar Amerika. Ditambah lagi dengan hutang swasta yang kemudian harus dibayar Negara Indonesia sebagai syarat untuk mendapat pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Tercatat hutang Indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 milyar (US$20 milyar adalah hutang komersial swasta). Masa tahun 1998 – 2003 adalah masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang  ditandai dengan silih bergantinya Presiden Republik dalam waktu relatif singkat. Dari B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid kemudian Megawati, semuanya belum menunjukkan pembangunan ekonomi yang berarti. Pembangunan ekonominya berjalan terseok – terseok sebagai akibat kebijakan Orde Baru yang membuat pijakan/pondasi ekonominya sangat rapuh dan mudah hancur tersebut, disambut dengan gegap gempita euforia politik rakyat Indonesia yang selama masa Orde Baru dikekang kemudian menjadi bebas lepas di masa Orde Reformasi ini. Dalam masa ini, Indonesia masih mencari jati dirinya kembali dengan mencoba menerapkan demokrasi yang sesungguhnya yang ternyata sangat mahal biayanya. Praktis, dana pembangunan banyak teralokasikan untuk pembiayaan pesta demokrasi tersebut, mulai dari Pemilihan Presiden (PILPRES, periode 2004 - 2009) langsung oleh rakyat hingga berbagai Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang masih berlangsung silih berganti hingga saat ini di berbagai daerah di wilayah nusantara ini. Kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik dan terkendali setelah dua tahun masa pemerintahan SBY. Sedikit demi sedikit dana subsidi MIGAS ditarik oleh pemerintah mulai dari Bensin, Solar kemudian Minyak Tanah yang selama ini membebani pemerintah. Pemerintah cenderung menyerahkan harga barang pada mekanisme pasar. Interaksi ekonomi domestiknya berwawasan internasional dan mengikuti sistem ekonomi internasional. Secara ekonomi memang menunjukkan kondisi membaik, namun rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, pengangguran belum bisa diatasi pemerintah, nilai rupiah masih sekitar 9.000-an per 1 US$, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, korupsi masih tinggi tercatat Indonesia termasuk dalam peringkat kelima negara terkorup di dunia (TEMPO, 20 Oktober 2004), dan sebagainya.

PERENCANAAN PENGGUNAAN RUANG WILAYAH

Perencaan penggunaan ruang wilayah diatur dalam bentuk perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan kegiatan dalam wilayah diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah. Misalnya, dalam bentuk perencanaan pembangunan jangka panjang (25 s.d 30 tahun), perencanaan jangka menengah (5 s.d 6 tahun), dan perencanaan jangka pendek (1 s.d 2 tahun).

Perencanaan pembangunan wilayah tidak mungkin terlepas dari apa yang sudah ada saat ini di wilayah tersebut. Pelaku pencipta kegiatan wilayah adalah seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan pihak luar yang ingin melakukan suatu kegiatan di wilayah itu, termasuk pula pemerintah.

Pemerintah memiliki peranan yang cukup penting dalam perencanaan pembangunan wilayah karena pemerintah memiliki wewenang sebagai regulator (pengatur/pengendali). Walaupun pemerintah memiliki peran sebagai regulator, pemerintah tidak dapat berbuat semena-mena karena apabila pemerintah tidak pandai menarik hati para investor, pertumbuhan ekonomi akan melambat.

Dalam perencanaan pembangunan wilayah secara keseluruhan (pada level makroregional), pelaku cenderung untuk menggunakan pendekatan meramalkan pertumbuhan disebabkan mayoritas faktor- faktor produksi yang ada di daerah adalah milik swasta atau kalaupun faktor produksi milik pemerintah, sebagian besar wewenang pengendaliannya ada pada pemerintah pusat.

Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Wilayah

Dalam perencanaan pembangunan nasional maupun dalam perencanaan pembangunan daerah, pendekatan perencanaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional.

Pendekatan Sektoral adalah di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap sektor dianalisis satu per satu.

1.   Pembangunan sektoral adalah pembangunan sektor-sektor, yang meliputi antara lain ; sektor ekonomi, pertanian, industri, pariwisata, sektor pendidikan dan lain-lain.

2.   Pembangunan sektor tersebut bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.   Yang mendukung sektor-sektor tersebut adalah akumulasi modal, yang memilki dua peranan penting : yaitu sebagai pembentukan pendapatan, dan modal atau investasi sebagai peningkatan kapasitas produksi.

4.   Pembangunan sektor ekonomi sangat erat kaitannya dengan stabilitas politik.

5.   Keberhasilan pembangunan ekonomi akan menunjang stabilitas politik.

6.   Dalam pendekatan sistem, manajemen pembangunan nasional sangat berkaitan dengan semua sektor atau bidang-bidang lain, seperti sosial budaya dan kamtibmas.

7.   Dalam perekonomian ditemukan unsur-unsur, seperti ketenagakerjaan, SDM, SDA, infrastruktur penunjang ekonomi; seperti transportasi, perbankan ( banking ), telekomunikasi, dsb.

8.   Kaitannya dengan sosial budaya, antara lain; pengaruh mentalitas, karakter, etos kerja dan kemajuan IPTEK yang dimiliki. Kesemua ini harus disorot dari segi pendekatan. Segi pendekatan manajerial dan pendekatan kultural.

Pendekatan regional dalam arti sempit adalah memperhatikan ruang dengan segala kondisinya, setelah melalui analisis diketahui bahwa masih ada ruang yang belum dimanfaatkan atau penggunaanya masih belum optimal, kemudian direncanakan kegiatan apa sebaiknya diadakan di lokasi tersebut.

a.     Regional, merupakan suatu wilayah. Suatu wilayah adalah suatu lingkungan pemukiman bumi dengan batas-batas fisik tertentu.

b.    Regional/region, dapat pula diartikan sebagai suatu daerah, sedangkan daerah adalah suatu wilayah dalam batas kewenangan pemerintah daerah (propinsi/kabupaten). Region juga berarti suatu kawasan/wilayah dalam batas fungsi  tertentu.

c.     Defenisi region, dalamEncyclopedia  Americana, hampir sama dengan definisi Poernomosidi (2001), mengenai wilayah dan daerah.

d.    Pembangunan wilayah sumber daya (resources) dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaannya, agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam wilayah tertentu.

e.     Pembangunan daerah meliputi daerah sekitarnya. Dengan berpusat pada kotanya yang merupakan pusat perekonomian dan kebudayaan

f.      Pembangunan kawasan antarbangsa, yang meliputi negara-negara yang berdekatan dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat bekerja sama secara berkesinambungan, bersama dengan Persekutuan Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN)

§  Pembangunan regional meliputi tiga hal:

a.  Pembangunan wilayah sumber daya ( resources ) dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaannya, agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam wilayah tertentu.

b.  Pembangunan daerah metropolitan yang meliputi daerah sekitarnya, dengan berpusat pada kotanya yang merupakan pusat perekonomian dan kebudayaan.

c.   Pembangunan kawasan antarbangsa yang meliputi Negara-negara yang berdekatan dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat bekerja sama secara berkesinambungan, bersama dengan persekutuan Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN).

§  Peranan pemerintah dalam pelaksanaan manajemen pembangunan secara mendasar sesungguhnya terbagi atas dua kelompok, yaitu:

1.   Penyelenggaraan fungsi umum, seperti penciptaan dan pemeliharaan rasa aman, penyelenggaraan hubungan diplomatic, serta pemungutan pajak.

2.   Penyelenggaraan fungsi pembangunan bidang politik maupun sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alena keempat.

§  Pentingnya peranan atau fungsi Negara dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan masyarakat terutama dalam sistem ekonomi menurut Rachbini (1994: 83) didasarkan paling tidak ada dua alasan :

1.   Timbul kegagalan pasar ( market failure ) dalam system ekonomi, membuka kemungkinan masuknya peranan Negara untuk mendorong terwujudnya mekanisme pasar yang efektif sehingga kesejahteraan para pelaku ekonomi bisa tercapai secara lebih baik.

2.   Kenyataan terdapatnya kegagalan distribusi pendapatan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat, sehingga peranan pemerintah lebih tertuju untuk melakukan kebijakan redistribusi atau pengalokasian kembali sumber-sumber ekonomi.

Pembangunan Daerah

§  Hampir 80% penduduk hidup di daerah bagi negara sedang berkembang (dunia ketiga)

§  Pembangunan spasial (daerah) mempunyai keuntungan praktis dan administratif, artinya pembangunan yang diselenggarakan daerah berdasarkan kondisi daerah dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

§  Beberapa sektor pembangunan daerah yang masih bermasalah, antara lain;

a.  Pelayanan kesehatan

b.  Irigasi

c.   Jalanan dan jembatan

d.   Pendidikan

e.   Penyediaan air bersih (air minum)

Program dan Proyek Pembangunan Daerah

§  Dalam perencanaan pembangunan operasional, termuat program dan proyek pembangunan.

§  Program adalah kegiatan sosial yang teratur, mempunyai tujuan jelas dan khusus, serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu.

§  Bank Dunia mendefinisikan program sebagai usaha-usaha jangka panjang, yang bertujuan untuk peningkatan pembangunan pada sektor tertentu, yang tercakup dalam beberapa proyek.

§  Proyek adalah usaha-usaha khusus dan terinci untuk mencapai tujuan tertentu, sesuai dengan tujuan program jangka panjang

Ciri-ciri Proyek Pembangunan

§  Pertama, berfokus kepada metode pencapaian tujuan  dalam waktu singkat, dan menekankan pada kegiatan operasional.

§  Kedua, proyek tidak mengulang kegiatan-kegiatan dan tujuan yang sama secara rutin (unique)

§  Ketiga, proyek berjalan melalui suatu siklus, dan tiap tahap membutuhkan sumber-sumber daya yang khusus beragam bentuk.

§  Bentuk-bentuk proyek adalah:

1.   Padat modal (capital intensive)

Contoh padat modal:

Minyak bumi/gas bumi, pembangkit listrik, industri berat, pengadaan air minum, waduk & jaringan irigasi, dll.

2.   Padat karya (labor intensive)

Contoh padat karya:

Sektor pertanian dan pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, industri kecil dan penelitian.

Perencanaan wilayah sebaiknya dimulai dengan penetapan visi dan misi wilayah.

Visi adalah cita-cita tentang masa depan wilayah yang diinginkan. Visi seringkali bersifat abstrak tetapi ingin menciptakan ciri khas wilayah yang ideal sehingga berfungsi sebagai pemberi inspirasi dan dorongan dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Misi adalah kondisi antara atau suatu tahapan untuk mencapai visi tersebut. Misi merupakan kondisi ideal yang setingkat di bawah visi tetapi lebih realistik untuk mencapainya.

Pendekatan Sektoral adalah di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap sektor dianisis satu per satu. Setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan dimana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut.

Pendekatan regional memperhatikan penggunaan ruang untuk kegiatan produksi/jasa juga memprediksi arah konsentrasi kegiatan dan memperkirakan kebutuhan fasilitas untuk masing-masing konsentrasi serta merencanakan jaringan- jaringan penghubung berbagai konsentrasi kegiatan dapat dihubungkan secara efisien.

Analisis regional adalah analisis atas penggunaan ruang saat ini, analisis atas aktivitas yang akan mengubah penggunaan ruang dan perkiraan atas bentuk penggunaan ruang di masa yang akan datang. Serta kaitan suatu wilayah terhadap wilayah tetangga.

Pendekatan regional juga merupakan pendekatan ekonomi dan pendekatan ruang. Analisis ekonomi regional dapat dikombinasikan dengan pendekatan tata ruang, sehingga harus dibarengi dengan peta-peta untuk mempermudah dan memantapkan analisis.

MEMADUKAN PENDEKATAN SEKTORAL DAN REGIONAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Perencanaan pembangunan wilayah mestinya memadukan kedua pendekatan tersebut. Karena pendekatan regional saja  tidak cukup karena analisisnya akan bersifat  makro wilayah sehingga sehingga tidak mampu membahas sektor per sektor apalagi komoditi per komoditi.

Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Administrasi Pembangunan.

Ada berbagai aspek yang saling mempengaruhi dalam Administrasi Pembangunan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.   Aspek Politik

Pendekatan administrsi pembangunan terkait erat, saling berhubungan dan saling mempengaruhi keadaan dan proses perkembangan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Hubungan itu dapat saling bertentangan, hubungan yang netral ataupun hubungan yang saling mendukung. Berbagai aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan adalah sebagai berikut:

a.     Filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu negara tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan interdepensi antara sistem politik yang dianut dengan administrasi pembangunan.

b.    Komitmen dari pada elite kekuasaan juga disebut dalam konteks lain sebagai elite pemerintahan terhadap proses pembangunan, dan kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling berkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat.

c.     Masalah yang berhubungan dengan kestabilan pollitik. Dengan adanya kestabilan politik diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih baik

d.    Perkembangan bidang politik ke arah pemberian iklim politik yang lebih menunjang usaha pembangunan

e.     Hubungan antara proses politik dan proses administarasi serta antara kaum politik dengan birokrasi

f.      Aspek hubungan politik luar negeri atau bahkan perkembangan politik di luar negeri yang sering merupakan aspek politik yang penting pengaruhnya terhadap administrasi pembangunan.

Ideologi politik sangat perlu karena sebagai dasar berpijak pembentukan suatu negara, untuk pembentukan suatu kesatuan politik bangsa tersebut dan usaha menuju pembinaan bangsa.

Banyak ilmuwan berpendapat bahwa adanya hubungan antara pola kekuasaan yang berlaku di suatu negara yang tercermin dalam sistem politiknya, dengan pelaksanaan tugas pembangunan negara. Hanya sebagai ilustrasi di sini dikemukakan pendapat dari Esman yang membagi pola kekuasaan suatu negara dalam lima tipe yaitu:

1.   Oligarki konservatif

2.   Sistem kepartaian yang kompetitif dan berorientasi kepentingan golongan

3.   Sistem partai massa yang dominan

4.   Golongan militer pembangunan yang otoriter

5.   Kekuasaan komunis totaliter

Dengan memberikan lima tipe itu dapat diperkirakan pengaruhnya terhadap berbagai variabel dalam perkembangan masyarakat. Misal tipe ke 2 memberikan peluang yang tinggi untuk artikulasi kepentingan masyarakat dan kegiatan dalam partisipasi politik masyarakat, tetapi rendah dalam kemungkinan dikembangkannya prioritas yang sungguh-sungguh dalam kebijaksanaan sosial dan ekonomi.

Aspek politik yang perlu mendapat perhatian adalah seberapa besar sistem maupun praktek pemerintahan memberikan peluang bagi proses dministrasi hingga mampu memberikan sumbangan dalam proses politik. Aspek politik luar negeri dan politik ekonomi suatu negara berpengaruh pula atas seberapa besar terbuka atau tidak terbukanya serta arah hubungannya negara tersebut dengan negara lain. Administrasi dapat berorientasi ke dalam atau ke luar misalnya dalam bidang perdagangan luar negeri, penanaman modal hubungan perekonomian dan lainnya.

2.   Aspek Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari proses perkembangan sosial, politik, psikologi, kebudayaan, administrasi dan ekonomi yang disebut pembangunan atau modernisasi. Negara-negara yang baru berkembang pada umumnya memberikan prioritas yang tinggi terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena perbedaan yang menyolok dalam tingkat pertumbuhan antar negara adalah bidang ekonomi materiil. Demikian pula kebutuhan-kebutuhan yang mendesak daripada negara-negara tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Keadaan ekonomi yang meningkat, diharapkan akan memberikan keesmpatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan di bidang lain.

Jika kebijaksanaan dan program pembangunan ekonomi dapat dirumuskan (dengan peralatan analisa ekonomi dan berdasarkan analisa ekonomi yang tepat) maka diperlukan suatu administrasi pembangunan yang mampu merealisir tujuan dan kebijaksanaan tersebut menjadi kenyataan. Di lain fihak pertumbuhan ekonomi yang sehat akan memberikan pengaruh yang baik terhadap keadaan, pembinaan serta kemampuan administrasi pembangunan.

Aspek ekonomi lain yang penting perlu diberi perhatian dalam proses pembangunan adalah adanya stabilitas ekonomi yang dinamis. Hal ini juga perlu diperhitungkan dalam administrasi pembangunan. Administrasi yang mendukung pembangunan berarti pula usaha yang dapat menciptakan serta menjaga suatu kondisi ekonomis yang relatif stabil untuk memungkinkan pelaksanaan administasi pembangunan guna merealisir program pembangunan selanjutnya. Dalam melakukan peranannya sebagai unsur penggerak pembangunan pemerintah dapat campur tangan langsung dalam berbagai kegiatan ekonomi. Kecenderungan ini adalah bahwa pemerintah mengurus, membina dan memiliki secara langsung berbagai usaha kegiatan ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mempelopori kegiatan-kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Antara lain dengan penggunaan peranan dari perusahaan negara, bank pembangunan dan institusi keuangan.

Aspek hubungan antara ekonomi dan administarsi pembangunan yang penting lainnya adalah meningkatkan pengertian dan pengetahuan dari birokrasi pemerintah dalam sikap serta pengambilan keputusannya terhadap hubungan ekonomi yang dasar dan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara aspek ekonomi dan administrasi pembangunan terlihat secara jelas dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dianut oleh suatu negara.

a.  Faktor-faktor Penghambat Ekonomi di daerah:

1.   Kesenjangan ekonomi baik antar sektor, wilayah maupun golongan akan menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat menimbulkan gejolak social dan dapat mendorong migrasi yang  tidak seimbang, baik kuantitas maupun kualitas manusianya.

2.   Masih dirasakan rendahnya rata-rata kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi di berbagai sector di daerah ini yang mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas dan kreativitas tenaga kerja yang ada.

3.   Alokasi sumber daya pembangunan belum banyak menyentuh kelompok masyarakat kecil, miskin, termasuk kelompok informal.

4.   Keadaan tenaga kerja yang ada serta bertambahnya usia kerja di daerah tidak seimbang dengan bertambahnya lapangan kerja dan kesempatan kerja.

5.   Spesifikasi keahlian tenaga kerja sebagai produk pendidikan latihan belum dikembangkan.

6.   Pelaksanaan fungsi dan tugas BAPEDA belum dikembangkan secara optimal, termasuk Sistem Informasi Manajemennya.

b.  Faktor-faktor Pendukung Ekonomi di daerah :

1.   Dana pembangunan yang berasal dari tabungan masyarakat cenderung meningkat sejalan dengan kenaikan pendapatan masyarakat.

2.   Potensi pengembangan paket teknologi dan bioteknologi di sector pertanian sudah cukup luas.

3.   Meluasnya pembangunan di berbagai sector dan daerah terutama adanya prioritas pembangunan di kawasan timur Indonesia merupakan peluang untuk mendapatkan kesempatan.

4.   Berkembangnya berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di berbagai tempatserta membaiknya mutu kesehatan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

5.   Dalam era desentralisasi disertai dengan keadaan wilayah pertanian dan peternakan di daerah member peluang yang cukup besar untuk mengembangkan agro industri serta untuk pengembangan industry kecil menengah.

a.  Faktor-faktor Pendukung sektor industri di daerah:

Faktor pokok;

1.   Modal, digunakan untuk membangun asset, pembelian bahan baku, rekruitmen tenaga kerja dan lain sebagainya untuk menjalankan kegiatan industry. Modal bisa berasal dari dalam negeri serta dari luar negeri yang disebut sebagai penanaman modal asing (PMA).

2.   Tenaga kerja, dengan jumlah dan standar yang sesuai dengan kebutuhan suatu perindustrian tentu akan membuat industry tersebut lancer dan mampu berkembang di masa depan.

3.   Bahan mentah/bahan baku, merupakan unsure yang sangat mempengaruhi kegiatan produksi suatu industri. Pasokan bahan mentah yang baik dapat melancarkan dan mempercepat perkembangan suatu industry.

4.   Transportasi, sarana transportasi sangat vital dibutuhkan suatu instri baik untuk mengangkut  bahan mentah dari lokasi industry kea gen penyalur/distributor atau ke tahap produksi selanjutnya.

5.   Sumber energy/tenaga, industry yang modern memerlukan sumber energy untuk dapat menjalankan berbagai mesin-mesin produksi, menyalakan perangkat penunjang kegiatan.

6.   Marketing/pemasaran hasil output, pemasaran haruslah dikelola oleh orang-orang yang tepat agar hasil produksi dapat terjual untuk mendapatkan keuntungan/profit yang diharapkan sebagai pemasukan untuk pembiayaan kegiatan produksi berikutnya.

Faktor penunjang

1.    Kebudayaan masyarakat, sebelum membangun dan menjalankan kegiatan industry sebaiknya patut dipelajari mengenai adat-istiadat, norma, nilai, kebiasaan yang berlaku di lingkungan sekitar.

2.   Teknologi, dengan berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu akan dapat membantu industry untuk dapat memproduksi dengan lebih efektif dan efisien serta mampu menciptakan dan memproduksi barang-barang yang lebih modern dan berteknologi tinggi.

3.   Pemerintah, adalah bagian yang cukup penting dalam perkembangan suatu industry karena segala peraturan dan kebijakan perindustrian ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah beserta aparat-aparatnya.

4.   Dukungan masyarakat, semangat masyarakat untuk mau membangun daerah atau negaranya akan membantu industry di sekitarnya. Masyarakat lebih cepat beradaptasi dengan pembangunan industry baik di desa dan di kota akan sangat mendukung suksesnya suatu industry.

5.   Kondisi alam, kondisi alam serta iklim yang bersahabat akan membantu industry memperlancar kegiatan usahanya.

6.    Kondisi perekonomian, pendapatn masyarakat yang baik dan tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli produk industry, sehingga efeknya akan sangat baik untuk perkembangan perindustrian local maupun internasional.

3.   Aspek Sosial-Budaya

Berbagai aspek sosial budaya perlu mendapatkan perhatian dalam administrasi pembangunan. Seperti juga aspek kehidupan yang lain, proses pembangunan terjadi karena saling menunjangnya pembinaan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat atau bangsa. Bahkan proses pembangunan yang sebenarnya haruslah merupakan perubahan sosial-budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsespsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu proses emansipasi diri. Dan bahwa partisipasi kreatif dalam proses pembangunan menjadi mungkin karena proses pendewasaan.

Aspek sosial budaya yang perlu mendapat perhatian dalam administrasi pembangunan adalah sebagai berikut:

a.     Hambatan kulturil apakah yang sesuai dengan basis kulturil tertentu sesuatu masyarakat yang merupakan hambatan bagi suatu proses pembangunan atau usaha pembaharuan. Hal ini merupakan dasar bagi para administrator yang berkepentingan untuk mengadakan perubahan ke arah modernitas.

b.    Motivasi apakah yang perlu untuk pembaharuan atau pembangunan yang perlu perhatian dalam administrasi pembangunan.

c.     Bagaimanakah sikap-sikap golongan dalam masyarakat terhadap usaha pembangunan.

d.    Berbagai masalah sosial budaya yang menonjol dan memerlukan perhatian administrasi pembangunan.

Sebagai hambatan kulturil dapat dikemukakan adanya tradisi tertentu, termasuk tradisi religius (ini bukan berarti agama) . Dalam hal ini termasuk pula ciri, nilai manusia dan bahkan sikap hidup masyarakat yang bersifat tradisionil dan tidak menunjang pembangunan. Tradisi religius sedikit dijelaskan, bahwa pertama hal ini bukan menyangkut doktrin agama tetapi tradisi kehidupan golongan manusia penganut suatu agama. Sebab seringkali dengan cara pemahaman atau penonjolan kembali prinsip keagamaan tertentu dapat merubah tradisi religius menjadi sesuatu yang memang penting bagi inovasi dan modernisasi. Menurut Dr. Sudjatmoko, ciri dan nilai manusia atau masyarakat tradisionil dan usaha perubahan terhadap ciri manusia dan masyarakat modern diberikan dalam suatu gambaran sebagai berikut:

Masyarakat Tradisionil memiliki ciri sebagai berikut:

1)   Terikat pada tempat asal

2)   Orientasi pada status

3)   Hubungan pribadi

4)   Loyalitas primordial ( agama, golonagn, suku dan keluarga)

5)   Organisasi kecil-kecil

6)   Orientasi terhadap waktu lampau

7)   Bergantung pada nasib

8)   Hubungan dengan alam menyesuaikan

9)   Terhadap kekuasaan : hierarkis

10)                Kebudayaan Ekspresif

Sedangkan masyarakat modern memiliki ciri sebagai berikut:

1)   Mobilitas

2)   Orientasi hasil prestasi

3)   Hubungan non pribadi, atas dasar masalah

4)   Loyalitas pelingkup ( negara, kedinasan, profesi)

5)   Organisasi non pribadi, ikatan kepentingan dan berorientasi pada tujuan

6)   Persoalan yang ditimbulkan manusia dapat diatasi oleh  manusia

7)   Hubungan dengan alam menguasai, setidak-tidaknya mengatur

8)   Kebudayaan progresif

Pembangunan tergantung dari suatu proses emansipasi diri dalam lingkungan sosial. Dan bahwa partisipasi kreatif dalam proses pembangunan menjadi mungkin karena proses pendewasaan. Aspek lain yang dapat lebih menjamin administrsai pembangunan adalah pengetahuan dan penggunaan berbagai faktor dan proses pendorong perubahan.

Di dalam administrasi pembangunan aspek sosial-budaya perlu diperhatikan, terutama hendak melancarkan kebijaksanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang bersifat baru, misalnya dalam mengintrodusir tata cara pengolahan baru di bidang pertanian, tata cara pengorganisaisan masyarakat desa, orientasi pendidikan, program keluarga berencana, adaptasi terhadap teknologi dan sebagainya.

Administrasi pembangunan hendaknya dapat pula memberikan perhatian dan berusaha menanggapi ke arah suatu konsiliasi keseimbangan dalam perkembangan masyarakat tersebut.

1.   Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan Fisik

Administrasi pembangunan juga mempunyai kaitan yang erat dengan pengembangan ilmu dan teknologi. Administrsi pembangunan perlu memberikan sarana administrasi yang memungkinkan pertumbuhan ilmu dan teknologi. Seringkali administrsi pemerintah tidak memberikan cukup perhatian dan penghargaan kepada tenaga-tenaga ilmu dan penelitian. Dalam rangka proses pembangunan, maka perlu diusahakan berbagai pengetahuan dan teknologi dari dalam dan luar negeri.

Salah satu hal yang penting dalam rangka hubungan perkembangan ilmu dan teknologi dengan administrasi pembangunan adalah bagaimana caranya ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikan kebijaksanaan negara atau pemerintah memberi perhatian terhadap prospek masa depan, berdasar perkembangan ilmu dan teknologi. Perumusan kebijakan dengan demikian didasarkan juga atas sumbangan dari disiplin ilmu.

Administrasi pembangunan juga perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber-sumber alam, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan merubah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup yang utama bagi banyak negara-negara baru berkembang adalah justru ketiadaan pembangunan, tekanan-tekanan penduduk dan kesempatan kerja, serta masih dapat dimanfaatkannya berbagai potensi sumber-sumber pembangunan. Tetapi dalam menghubungkan segala sesuatu itu perlu diberikan perhatian kepada efek-efek negatif dalam pelaksanaan dan pengolahannya. Demikian pula kelestarian dan usaha pemeliharaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup serta pemanfaatan yang dapat dirasakan untuk generasi yang mendatang.

2.   Aspek Institusionil

Aspek institusionil berkaitan erat dengan aspek-aspek yang diuraikan di atas. Karena pembinaan dan pengembangan aspek institusionil yang perlu diperhatikan dalam administrasi pembangunan meliputi pembinaan institusi politik, institusi ekonomi, institusi sosial, pendidikan dan lain-lain. Proses pembaharuan dan pembangunan juga merupakan suatu proses pembinaan institusi di dalam masyarakat yang baru dan bahkan mungkin penghapusan institusi masyarakat yang lama. Pengembangan institusi merupakan bagian dari proses pengembangan sosial yang lebih luas. Proses itu bukan saja akan terbina atau terhapusnya suatu institusi, tetapi jika sering terjadi perubahan dari pada unsur institusi misalnya saja di bidang institusi keluarga besar menjadi keluarga inti. Ekonomi uang sebagai suatu institusi juga bertambah meluas, sehingga ekonomi serba dua menjadi masa lampau.

Perhatian administrasi pembangunan terhadap aspek institusionil ini adalah dalam pembinaan institusi baru untuk dapat lebih mendukung proses pembaharuan dan pembangunan. Dalam proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial secara menyeluruh, dirasakan penting sekali peranan organisai tertentu yang mampu mengintrodusir, memelihara, bahkan mempertahankan pembaharuan sosial maupun fisik. Dengan itu berarti kemampuan organisasi tersebut untuk mendapatkan dukungan dan hubungan dengan lingkungannya bagi penyebaran pembaharuan tersebut kepada lingkungan masyarakat lainnya. Oleh karena itu timbullah pemikiran para ahli untuk mengembangkan dan membangun institusi seperti itu. Pembangunan institusi ini dimaksud sebagai perencanaan, penyusunan institusi suatu organisasi baru atau yang diperbaharui, yang meliputi perubahan nilai, fungsi, teknologi fisik dan sosialnya. Demikian pula untuk membina dan mengembangkan hubungan yang diperlukan dari lingkungannya. Pembangunan institusi ini dijadikan alat untuk mendorong perubahan ke arah kemajuan yang lebih dikehendaki.

Metodologi yang dikembangkan utnuk pembangunan institusi dilakukan melaui pengembangan dan berfungsinya variabel-variabel dari institusi tersebut. Variabel-variabel itu adalah kepemimpinan, doktrin, program, sumber-sumber dan struktur intern. Pengembangan variabel tersebut diterapkan dalam rangka hubungan institusi tersebut dengan lingkungannya. Perhatian terhadap wilayah analisis administrasi yang dikembangkan terutama oleh Milton Esman ini mendapatkan gema yang meningkat akhir-akhir ini. (Bintoro Tjokroamidjojo, 1985: 69)

Sektor pertanian

Struktur perekonomian Indonesia sekarang adalah refleksi dari arah perekonomian yang dilakukan di masa lalu. Era orde baru dan era reformasi juga telah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia.

Sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat. Seiring dengan transisi (transformasi) struktural ini sekarang kita menghadapi berbagai permasalahan.

Di sektor pertanian kita mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan luar Jawa. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani. Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah.

Perkembangan industri juga membuat pertanian beririgasi teknis semakin berkurang. Selain berkurangya lahan beririgasi teknis, tingkat produktivitas pertanian per hektare juga relatif stagnan. Salah satu penyebab dari produktivitas ini adalah karena pasokan air yang mengairi lahan pertanian juga berkurang. Banyak waduk dan embung serta saluran irigasi yang ada perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis yang kita miliki juga semakin berkurang, ditambah lagi dengan siklus cuaca El Nino-La Nina karena pengaruh pemanasan global semakin mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian. Sesuai dengan permasalahan aktual yang kita hadapi masa kini, kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

Di kemudian hari kita mungkin saja akan semakin bergantung dengan impor pangan dari luar negeri. Impor memang dapat menjadi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, terutama karena semakin murahnya produk pertanian, seperti beras yang diproduksi oleh Vietnam dan Thailand. Namun, kita juga perlu mencermati bagaimana arah ke depan struktur perekonomian Indonesia, dan bagaimana struktur tenaga kerja yang akan terbentuk berdasarkan arah masa depan strukturperekonomianIndonesia. Struktur tenaga kerja kita sekarang masih didominasi oleh sektor pertanian sekitar 42,76 persen (BPS 2009), selanjutnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20.05 persen, dan industri pengolahan 12,29 persen. Pertumbuhan tenaga kerja dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0.29 persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri pengolahan 1,6persen.

Sedangkan pertumbuhan besar untuk tenaga kerja ada di sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa sebesar 3,62 persen, sektor kemasyarakatan, sosial dan jasa pribadi 2,88 persen dan konstruksi 2,74 persen. Berdasarkan data ini, sektor pertanian memang hanya memiliki pertumbuhan yang kecil, namun jumlah orang yang bekerja di sektor itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa yang pertumbuhannya paling tinggi.

Data ini juga menunjukkan peran penting dari sektor pertanian sebagai sektor tempat mayoritas tenaga kerja Indonesia memperoleh penghasilan untuk hidup.

Sesuai dengan permasalahan di sektor pertanian yang sudah disampaikan di atas, maka kita mempunyai dua strategi yang dapat dilaksanakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan. Strategi pertama adalah melakukan revitalisasi berbagai sarana pendukung sektor pertanian, dan pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia.

Keberpihakan bagi sektor pertanian, seperti ketersediaan pupuk dan sumber daya yang memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya, perlu dioptimalkan kinerjanya. Keberpihakan ini adalah insentif bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya dalam pertanian. Karena tanpa keberpihakan ini akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang insentifnya lebih menarik.

Strategi kedua adalah dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Sektor ini juga merupakan sektor yang jumlah tenaga kerjanya banyak, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta industri pengolahan. Sarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mengakselerasi pertumbuhan di sektor ini.