Manajemen
Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménagement, yang
memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki
definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet,
misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui
orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan
mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.
Sementara itu, Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai
sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan
sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien.
Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara
efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir,
dan sesuai dengan jadwal; dalam berbagai bidang seperti industri, pendidikan,
kesehatan, bisnis, finansial dan sebagainya. Dengan kata lain efektif
menyangkut tujuan dan efisien menyangkut cara dan lamanya suatu proses mencapai
tujuan tersebut.
Ilmu manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang disistemisasi, dikumpulkan dan diterima
kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya metode ilmiah
yang dapat digunakan dalam setiap penyelesaian masalah dalam manajemen. Namun
selain itu, beberapa ahli seperti Follet menganggap manajemen adalah sebuah seni. Hal ini disebabkan oleh kepemimpinan memerlukan kharisma,
stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan
menjalin hubungan antaramanusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh
bakat seseorang dan sulit dipelajari.
Di bawah ini adalah definisi dari kata manajemen:
1. Pengertian Manajemen Menurut
James A.F. Stoner adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua
sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang
telah ditetapkan sebelumnya.
2. Pengertian
Manajemen Menurut Mary Parker Follet adalah suatu seni, karena untuk melakukan
suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus.
3. Menurut Henry Fayol tugas seorang manager
adalah:
a. Planning, artinya manager harus mampu
menetapkan kegiatan-kegiatan yang dapat dan akan dicapai oleh organisasi.
b. Organizing,
artinya manager harus mampu memobilisasi sumberdaya manusia dan material
organisasi.
c. Commanding,
artinya manager harus mampu memotivasi dan mempengaruhi para pekerja dalam
melakukan pekerjaannya.
d. Coordinating,
artinya manager harus mampu menyelaraskan sumberdaya
dan kegiatan-kegiatan organisasi.
e. Controlling,
artinya manager harus mampu mengevaluasi apakah rencana sudah dilakukan secara
tepat.
Pembangunan
Pembangunan
berasal dari kata ‘bangun’ yang diberi awalan pem- dan akhiran –an. Kata bangun
memiliki makna empat hal, yaitu :
1. Bangun dalam arti sadar atau siuman seperti
dalam bait lagu Indonesia Raya : “ ... Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya
...“.
2. Bangun
dalam arti bangkit atau berdiri.
3. Bangun
dalam arti bentuk, dahulu dalam ilmu ukur sering disebut ilmu bangun misalnya :
“Bangunnya persegi panjang”.
4. Bangun
dalam arti kata kerja membuat, mendirikan atau membina.
Dilihat
dari segi etimologi, konsep pembangunan meliputi anatomik (bentuk), fisiologi
(kehidupan), behavioral (perilaku). (Ndraha, 1987 : 1)
Pengertian
pembangunan sebagai suatu proses, akan terkait dengan mekanisme sistem atau
kinerja suatu sistem. Menurut Easton (dalam Miriam Budiardjo, 1985), proses
sistemik paling tidak terdiri atas tiga unsur: Pertama, adanya input, yaitu
bahan masukan konversi; Kedua, adanya proses konversi, yaitu wahana untuk
”mengolah” bahan masukan; Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari
proses konversi yang dilaksanakan. Proses sistemik dari suatu sistem akan
saling terkait dengan subsistem dan sistem-sistem lainnya termasuk lingkungan
internasional.
Proses
pembangunan sebagai proses sistemik, pada akhirnya akan menghasilkan keluaran
(output) pembangunan, kualitas dari output pembangunan tergantung pada bahan
masukan (input), kualitas dari proses pembangunan yang dilaksanakan, serta
seberapa besar pengaruh lingkungan dan faktor-faktor alam lainnya. Bahan
masukan pembangunan, salah satunya adalah sumber daya manusia, yang dalam
bentuk konkritnya adalah manusia. Manusia dalam proses pembangunan mengandung
beberapa pengertian, yaitu manusia sebagai pelaksana pembangunan, manusia
sebagai perencana pembangunan, dan manusia sebagai sasaran dari proses
pembangunan (as object).
Dari
uraian di atas, terlihat bahwa faktor manusia memegang peranan yang penting
dalam pelaksanaan proses pembangunan. Manusia oleh beberapa ahli disebut
sebagai makhluk sosial, sehingga karenanya bersifat dinamis. Manusia sebagai
makhluk sosial diartikan sebagai makhluk yang tidak dapat hidup menyendiri,
selalu membutuhkan hubungan sosial dengan manusia lainnya, serta karena
hubungannya tersebut menghasilkan sistem nilai yang baku.
Sistem
nilai adalah budaya, yaitu hasil cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai akibat
hubungan sosial dan proses adaptasi dengan kondisi alam dan lingkungan
disekitarnya. Manusia dalam kumpulan komunitas (masyarakat) akan
membentuk kebudayaan komunitas (cultural community) yang pada
intinya menunjukan identitas, ciri, atau kekhasan dari komunitas. Ketika
mengartikan manusia sebagai subjek dan objek dari proses pembangunan, maka
identifikasi dari identitas, ciri, atau kekhasan komunitas menjadi teramat
penting.
Pelaksanaan
pembangunan harus didasarkan pada kondisi faktor SDM (termasuk identifikasi
dari identitas, ciri, atau kekhasan komunitas) sebagai input pembangunan dan
kondisi SDM (termasuk identifikasi dari identitas, ciri, atau kekhasan
komunitas) sebagai sasaran atau objek pembangunan. Sehingga kekhawatiran
pelaksanaan proses pembangunan yang salah sasaran tidak akan terjadi. Sebagai
contoh : Masyarakat Desa sebagai suatu komunitas dengan identitas
komunitas/budaya komunitas, sebagai berikut: mata pencaharian pertanian
dengan teknologi tradisional, pola religi yang masih ortodoks, orientasi yang
lebih terhadap hal-hal abstrak (animisme dan dinamisme). Dengan kondisi
masyarakat desa yang demikian, maka perlu disusun rencana pembangunan yang
sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan, termasuk nilai-nilai
dan paradigmanya.
Manusia
sebagai sasaran dan pelaku pembangunan merupakan fokus dan lokus dari
pembangunan. Manusia sebagai sasaran diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah
peningkatan kesejahteraan masyarakat (social welfare), sedangkan sebagai
pelaku pembangunan adalah terjadi suatu aktivitas yang demokratis-partisipatif
dari mulai identifikasi kebutuhan (need assesment), perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi/pengendalian, sehingga akuntabilitas dan transparansi
terjadi secara simultan, Good Governance dan Clean Government yang
kita cita-citakan secara perlahan tapi pasti dapat kita raih.
Indonesia
adalah sebuah negara yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945 yang wilayahnya dari
sabang sampai merauke, terdiri dari kepulauan, berbagai suku bangsa dan bahasa,
yang berbatas dengan Papua Nugini di sebelah Timur, di Selatan dengan
Australia, di Barat dengan Samudera Hindia, dan di Utara dengan Malaysia,
Singapura dan Brunei Darussalam.
Cita-cita
Bangsa Indonesia seperti tertuang dalam Mukadimah UUD 1945 Alinea ke Empat
berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Manajemen pembangunan
Indonesia memiliki landasan yaitu manajemen pembangunan yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dan memiliki tujuan yaitu manajemen yang diarahkan untuk
pembangunan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spritual
berdasarkan Pancasila, dengan hakekatnya yaitu manajemen pembangunan
manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia menurut dua
dimensi, yaitu:
1. Pembangunan manusia yang seimbang, selaras,
serasi antara kehidupan material dan spiritual.
2. Semua golongan, semua daerah, dan generasi
mendatang.
Strateginya,
yaitu manajemen proses pembangunan yang mengusahakan (strategi) secara serasi
dan berkaitan dengan trilogi pembangunan (pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan
stabilitas nasional) yang pada akhirnya akan menunjang ketahanan nasional.
Dalam proses pembangunan terdapat manajemen yang berdimensi pembangunan sosial
ekonomi, manajemen yang berdimensi modernisasi proses sosial ke arah masyarakat
maju, manajemen yang berdimensi pembangunan bangsa, yang aspek-aspeknya
meliputi pembangunan manusiawi, kualitas fisik dan non fisik, otak dan watak. Menurut
dimensi waktu, manajemen pembangunan dibagi menjadi pembangunan jangka pendek,
jangka menengah, dan jangka panjang.
Diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan
perundang-undangan pelaksana lainnya/turunannya, merupakan kebijakan yang
bertujuan untuk mempercepat proses, yang pada akhirnya diharapkan akan
berpengaruh terhadap pencapaian hasil pembangunan yang tepat guna dan
hasil guna, dalam arti pembangunan yang dilaksanakan dapat memenuhi tuntutan
dan kebutuhan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya (suistainable
community)dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem.
Intervensi
pembangunan secara menyeluruh (holistic/comprehenship) hendaknya memperhatikan
aspek-aspek kebutuhan (need, drive, and motive) masyarakat lokal (local
community), keseimbangan alam dalam melakukan eksploitasi/eksplorasi nilai-nilai,
filosofi hidup dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat.
Tujuan
akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat (social welfare)
dalam arti luas (kesejahteraan lahir mapun bathin). Kesejahteraan lahir akan
terkait dengan tingkat kehidupan baik yang menyangkut ekonomi maupun strata
sosial, sementara kesejahteraan bathin akan berkaitan dengan believe system yang
ada pada dirinya. Bagaimana manusia memahami dirinya (self understanding), menerima
dirinya (self acceptance) serta bagaimana cara dia mengaktualisasikan
dirinya (self actualization) sehingga merasa puas (satisfaction).
Demi
kelangsungan hidupnya manusia selalu berupaya memenuhi kebutuhan diri serta
mengatasi tantangan dan hambatan lingkungan alam dan sosialnya. Untuk itu
selalu berupaya melakukan penciptaan-penciptaan (kreativitas) yang mengkristal
menjadi kebudayaan. Pembangunan pada intinya merupakan penciptaan-penciptaan
dalam memenuhi tuntutan hidup dan mengatasi tantangan lingkungan alam dan
sosial. Seperti penciptaan kegiatan lapangan usaha dalam rangka memenuhi
kebutuhan ekonomi, penciptaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
daya nalar dan kreativitas agar terjadi akulturasi kebudayaan yang tetap
mempertahankan nilai-nilai yang telah berkembang.
Pada
saat ini, indikator
keberhasilan pembangunan terdiri atas bagaimana tingkat pengembangan sumber
daya manusia (Indeks Pembangunan Manusia/ human development index/HDI),
tingkat pencapaian ekonomi dan tingkat keseimbangan alam (ekosistem). Ketiga
aspek tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan (interrelasi dan
interdependensi). Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks dari angka
harapan hidup (AHH), angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Hurup
(AMH), dan kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Sementara
tingkat pencapaian ekonomi meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), inflasi,
dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan sembilan lapangan usahanya
(pertanian-peternakan-kehutanan-perikanan, pertambangan-penggalian, industri
pengolahan, listrik-gas-air bersih, bangunan, perdagangan-hotel-restoran,
pengangkutan-komunikasi, keuangan-persewaan-jasa perusahaan-dan jasa-jasa
lainnya. Keseimbangan alam dan lingkungan berkaitan dengan Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP), pelestarian lingkungan hidup (hewani-hayati), serta tingkat
kerusakan dan pencemaran lingkungan (polusi udara, air, tanah) yang secara
nyata berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat.
Terkait
dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ada tiga bidang yang terkait
didalamnya yaitu :
1. Bidang
pendidikan, kaitan
dengan capaian Angka Melerek Hurup (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS),
2. Bidang
kesehatan kaitan dengan
Angka Harapan Hidup (AHH) dan
3. Bidang
ekonomi kaitan dengan
kemampuan daya beli masyarakat (PPP).
Walaupun AMH dan RLS belum menggambarkan kualitas
pendidikan secara menyeluruh, tapi itulah yang disepakati dunia internasional
sebagai indikator, dalam hal ini yaitu UNDP. Permasalahan dan tugas kita adalah
bagaimana kita merancang pembangunan agar indikator tersebut dapat diraih
dengan penekanan pada kualitas pendidikan. Inti dari proses pendidikan adalah tansfer
of knowledge and transfer of value. Selain memenuhi standar tersebut, maka
kita perlu memikirkan bagaimana proses pendidikan berjalan dengan pemerataan
kesempatan menuju indikator RLS, kita pikirkan juga bagaimana kualitas proses
dalam melakukan tansfer of knowledge dan transfer of value-nya
serta muatan nilai-nilai seperti apa yang disampaikan sehingga pada gilirannya
dapat membentuk kualitas warga belajar/peserta didik yang disatu sisi
dapat mencerminkan budaya masyarakat setempat secara komunal, tetapi juga dapat
mencerminkan komunitas modern yang senapas dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi internasional.
Untuk itu, mungkin fokus kita akan diarahkan kepada: (1) Pemerataan kesempatan belajar
(dengan segala pola dan bentuknya), (2) kualitas proses belajar yang
syarat nilai-nilai (value), (3) Kualitas hasil dengan orientasi pada
pembentukan sikap dan kebiasaan (habbit and attitude), yang pada
gilirannya akan membentuk manusia yang berkarakter.
Dalam penangannya tentu tidak berdiri sendiri
melainkan dikolaborasikan dengan sistem lain diantaranya dengan peningkatan
pendapatan (ekonomi), memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan
peningkatan derajat kesehatan, serta membuka diri dengan sistem kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Dikarenakan ketiga aspek tersebut di
atas, memiliki interrelasi dan interdependensi, maka dalam perkembangannya
harus seiring dan sejalan. Agar kondisi tersebut dapat dicapai maka perlu suatu
kreativitas (melalui nalar, wawasan, pengetahuan, nurani, keyakinan-keimanan)
sehingga melahirkan budaya baru dalam masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai
dan falsafah kehidupan.
Pengamatan
dan penampilan konsep dan strategi pembangunan.
1. Penampilan
konsep dan strategi pembangunan sejak Indonesia merdeka terlihat dinamis, yaitu
pembangunan yang bias ke politik pada masa orde lama, ke pembangunan yang
memiliki bias ekonomi yang besar pada masa orde baru, dan bias ke ekonomi dan
politik pada masa reformasi.
2. Penampilan
tingkat pertumbuhan ekonomi (GNP), cenderung tidak mampu diikuti dengan dan
oleh pertumbuhan pembangunan sosial, budaya, dan politik yang seimbang.
3. Penampilan
hasil-hasil pembangunan belum dinikmati secara merata oleh segenap lapisan masyarakat,
4. Penampilan
peningkatan GNP tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas nasional
(hidayat, 1986).
5. Penampilan
koefisien gini yang merupakan indikator pemerataan hasil pembangunan
menunjukkan tingkat ketimpangan yang cukup memprihatinkan di beberapa daerah
(moljarto tjokrowinoto, 1986).
6. Penampilan
ketika resesi ekonomi dunia telah menyebabkan merosotnya harga minyak serta
berbagai komoditi, sehingga menyebabkan merosotnya daya beli di dalam negeri.,
keadaan ini telah memaksa pemerintah untuk melakukan reorientasi strategi
pembangunan industri, industri subtitusi imprort menjadi industri untuk
eksport, yang dalam pelaksanaannya kurang berhasil karena tingkat produktivitas
yang rendah, kemampuan manajemen yang relatif rendah, kemampuan belum memadai
untuk menjawab tantangan - tantangan pada persaingan yang semakin tajam.
tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi secara sistematis dan konsepsional
melalui administrasi dan manajemen pembangunan
7. Penampilan
pembangunan di sektor-sektor pelayanan yang disediakan oleh pemerintah lebih
menguntungkan masyarakat kota, dan kelompok sosial-ekonomi tertentu, bukan
golongan masyarakat yang amat membutuhkan pelayanan tersebut
8. Pembangunan
merupakan suatu proses perubahan yang dinamik ke arah keadaan sosial, ekonomi,
dan politik yang lebih modern. pembangunan merupakan gejala sosial yang
berdimensi banyak dan dapat didekati dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan.
9. Pembangunan
merupakan rangkaian proses perubahan yang majemuk dalam bidang politik, sosial,
dan ekonomi.
Pembangunan
bagi negara - negara berkembang (termasuk Indonesia) pada umumnya diartikan
usaha melepaskan diri dari ikatan - ikatan tradisional dan hambatan - hambatan
transisional menuju tingkat stabilitas dan kemajuan tertentu.
Manajemen
pembangunan Indonesia sejak merdeka yaitu 17 Agustus 1945 sampai Oktober 2007
dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Indonesia di masa Orde Lama (Soekarno, 1945 –
1966) mengikuti pandangan strukturalis tentang pembangunan yang berlaku dari
tahun 1940-an hingga awal tahun 1960-an. Pandangan ini berasumsi negara –
negara sedang berkembang ditandai oleh kelompok budaya, sosial dan kelembagaan
yang menghambat atau mencegah perubahan, sumber daya cenderung mandek
(persediaan barang dan jasa tidak elastis). Pandangan ini juga mementingkan
kuantitas manajemen dibandingkan harga. Umumnya mengalami kegagalan, kadang –
kadang target tercapai namun sering pelaksanaannya buruk dan prestasi yang
kurang baik. Bank Dunia memberikan pinjaman pertamanya kepada negara di luar
Eropa pada tahun 1948. Saat itu banyak
negara yang sedang berkembang sudah sibuk dalam beberapa bentuk perencanaan
ekonomi terpusat. Pada tahun 1950-an, gelombang antusiasme mencapai puncaknya
dalam rangka perencanaan yang komprehensif. Sedangkan yang terjadi di Indonesia
tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.
Pemimpin yang ada saat itu terdiri dari kaum elit yang berpendidikan Barat dan
orang – orang militer yang dilatih Jepang. Secara ekonomi, Belanda masih
menguasai perusahaan – perusahaan di sektor perkebunan dan menguasai
perdagangan internasional {Konferensi Meja Bundar (KMB), 1949}. Periode 1945 –
1949 adalah periode Indonesia berjuang untuk status negara merdeka dan diakui
oleh dunia yang ditandai dengan pengakuan Belanda di KMB dengan syarat
perusahaan Belanda di Indonesia tidak dinasionalisasikan. Di sisi lain, Cina
menguasai perdagangan dalam negeri dan mayoritas orang Indonesia pribumi masih
tetap menjadi petani, hanya sedikit elit politik (kaum elit terpelajar dan
militer) yang menguasai negara. Elit politik itu berperan sebagai birokrat
negara tanpa basis ekonomi, tak ada pengusaha pribumi yang berarti dan tak ada
borjuasi yang berperan dalam ekonomi. Demokrasi Parlementer (1949 – 1959),
menghasilkan kebijakan “Politik Benteng” yang bertujuan menciptakan pengusaha
pribumi. Akumulasi modal pengusaha pribumi terjadi melalui jalur politik
benteng dan jalur perusahaan – perusahaan negara, namun masih relatif kecil
dibandingkan akumulasi modal pengusaha asing dan Cina. Demokrasi Liberal
(1957 - 1959), menghasilkan gejolak politik yang cukup serius yaitu
Sumatera Barat dan Sulawesi Utara melakukan perlawanan bersenjata sebagai
reaksi dominasi Jawa dan ketimpangan ekonomi antara daerah dan pusat, akibatnya
Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia dibubarkan. Pada masa ini, politisi kelas
menengah ke atas menguasai ekonomi politik Indonesia sedangkan rakyat Indonesia
belum berubah, masih miskin. Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965), Dekrit
Presiden 1959 (yang mendapat dukungan dari militer dan PKI) adalah upaya
Soekarno menggeser dominasi politisi kelas menengah ke atas dan sekaligus upaya
mengembalikan kekuasaan Presiden yang selama ini dipegang Perdana Menteri dan
DPR. Pada masa ini, Soekarno menguasai penuh birokrasi negara. Pada tahun 1957,
perusahaan – perusahaan Belanda dinasionalisasikan, setelah tahun 1959, proses
nasionalisasi perusahaan asing makin meluas. Pada tahun 1963, perusahaan –
perusahaan Inggris juga diambil alih, milik Amerika Serikat juga diambil alih
di tahun 1965. Semua perusahaan tersebut dikelola oleh perwira – perwira
militer namun bisnis masih dikuasai pengusaha Cina. Konflik antara PKI dan
Militer mencapai klimaksnya pada 1 Oktober 1965 yang berakhir dengan kemenangan
Militer dimana Soeharto sebagai simbolnya. Kondisi ekonomi sangat parah dengan
ditandai tingginya inflasi yaitu mencapai 732% antara tahun 1964 – 1965 dan
masih mencapai 697% antara tahun 1965 – 1966.
2. Sejak tahun 1967, dibawah
pemerintahan militer (Soeharto, 1965 - 1998), menjadi pelaksana teori
pertumbuhan Rostow. Dalam teori ini, ada lima tahap pertumbuhan ekonomi yaitu,
a. tahap pertama ‘Masyarakat Tradisional’ (The
Traditional Society),
b. tahap kedua ‘Pra Kondisi untuk Tinggal Landas’
(The Preconditions for Take-off),
c tahap ketiga ‘Tinggal Landas’ (The Take-off),
d tahap keempat ‘Menuju Kedewasaan’ (The
Drive to Maturity) dan
e. tahap kelima ‘Konsumsi Massa Tinggi’ (The
Age of High Mass-Consumption).
Pembangunan
di Indonesia dilaksanakan secara berkala untuk waktu lima tahunan yang dikenal
dengan PELITA (Pembangunan Lima Tahunan).
a. PELITA
I (1 April 1969 – 31 Maret 1974) memprioritaskan sektor pertanian dan industri,
b. PELITA
II (1 April 1974 – 31 Maret 1979) memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan
dititikberatkan pada sektor pertanian dan peningkatan industri yang mengolah
bahan mentah menjadi bahan baku.
c. PELITA
III (1 April 1979 – 31 Maret 1984) memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan
titikberat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan
sektor industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi dalam rangka
menyeimbangkan struktur ekonomi .
d. PELITA
IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989) memperioritaskan pembangunan ekonomi dengan
titikberat pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dengan
meningkatkan sektor industri yang menghasilkan mesin – mesin industri berat dan
ringan, pembangunan bidang politik, sosbud, pertahanan dan keamanan seimbang
dengan pembangunan ekonomi.
e. PELITA
V (1 April 1989 – 31 Maret 1999) memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan
titik berat pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan
meningkatkan produksi pertanian serta industri yang menghasilkan barang ekspor,
menyerap tenaga kerja, pegolahan hasil pertanian dan menghasilkan mesin – mesin
industri, meningkatkan pembangunan bidang politik, sosial budaya dan pertahanan
keamanan. Namun pada tanggal 21 Mei 1998, mengalami Krisis Moneter yang membuat
Soeharto lengser (runtuhnya rezim Orde Baru). belum sempat tinggal landas
malah kemudian meninggalkan landasannya hingga lupa pijakan
ekonominya rapuh dan mudah hancur.
4.
Periode Orde Reformasi (1998 –
2007/sekarang) berjalan tak jelas arahnya. Tahun
1998 adalah tahun terberat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat
krisis moneter di ASIA yang dampaknya sangat terasa di Indonesia. Nilai rupiah
yang semula 1 US$ senilai Rp. 2.000,- menjadi sekitar Rp. 10.000,- bahkan
mencapai Rp. 12.000,- (5 kali lipat penurunan nilai rupiah terhadap dolar).
Artinya, nilai Rp. 1.000.000,- sebelum tahun 1998 senilai dengan 500 US$ namun
setelah tahun 1998 menjadi hanya 100 US$. Hutang Negara Indonesia yang jatuh
tempo saat itu dan harus dibayar dalam bentuk dolar, membengkak menjadi lima
kali lipatnya karena uang yang dimiliki berbentuk rupiah dan harus dibayar
dalam bentuk dolar Amerika. Ditambah lagi dengan hutang swasta yang kemudian
harus dibayar Negara Indonesia sebagai syarat untuk mendapat pinjaman dari
International Monetary Fund (IMF). Tercatat hutang Indonesia membengkak menjadi
US$ 70,9 milyar (US$20 milyar adalah hutang komersial swasta). Masa
tahun 1998 – 2003 adalah masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi
yang ditandai dengan silih bergantinya Presiden Republik dalam waktu
relatif singkat. Dari B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid kemudian Megawati,
semuanya belum menunjukkan pembangunan ekonomi yang berarti. Pembangunan
ekonominya berjalan terseok – terseok sebagai akibat kebijakan Orde Baru yang
membuat pijakan/pondasi ekonominya sangat rapuh dan mudah hancur tersebut,
disambut dengan gegap gempita euforia politik rakyat Indonesia yang selama masa
Orde Baru dikekang kemudian menjadi bebas lepas di masa Orde Reformasi ini.
Dalam masa ini, Indonesia masih mencari jati dirinya kembali dengan mencoba
menerapkan demokrasi yang sesungguhnya yang ternyata sangat mahal biayanya.
Praktis, dana pembangunan banyak teralokasikan untuk pembiayaan pesta demokrasi
tersebut, mulai dari Pemilihan Presiden (PILPRES, periode 2004 - 2009) langsung
oleh rakyat hingga berbagai Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang masih
berlangsung silih berganti hingga saat ini di berbagai daerah di wilayah
nusantara ini. Kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik dan
terkendali setelah dua tahun masa pemerintahan SBY. Sedikit demi sedikit dana
subsidi MIGAS ditarik oleh pemerintah mulai dari Bensin, Solar kemudian Minyak
Tanah yang selama ini membebani pemerintah. Pemerintah cenderung menyerahkan
harga barang pada mekanisme pasar. Interaksi ekonomi domestiknya berwawasan
internasional dan mengikuti sistem ekonomi internasional. Secara ekonomi memang
menunjukkan kondisi membaik, namun rakyat Indonesia masih banyak yang miskin,
pengangguran belum bisa diatasi pemerintah, nilai rupiah masih sekitar 9.000-an
per 1 US$, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, korupsi masih
tinggi tercatat Indonesia termasuk dalam peringkat kelima negara terkorup di dunia
(TEMPO, 20 Oktober 2004), dan sebagainya.
PERENCANAAN PENGGUNAAN RUANG WILAYAH
Perencaan penggunaan ruang wilayah diatur dalam
bentuk perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan kegiatan dalam
wilayah diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah. Misalnya, dalam bentuk
perencanaan pembangunan jangka
panjang (25 s.d 30 tahun), perencanaan jangka menengah (5 s.d 6 tahun), dan
perencanaan jangka pendek (1 s.d 2 tahun).
Perencanaan pembangunan wilayah tidak mungkin
terlepas dari apa yang sudah ada saat ini di wilayah tersebut. Pelaku pencipta
kegiatan wilayah adalah seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah tersebut
dan pihak luar yang ingin melakukan suatu kegiatan di wilayah itu,
termasuk pula pemerintah.
Pemerintah memiliki peranan yang cukup penting
dalam perencanaan pembangunan wilayah karena pemerintah memiliki wewenang
sebagai regulator (pengatur/pengendali). Walaupun pemerintah memiliki peran
sebagai regulator, pemerintah tidak dapat berbuat semena-mena karena apabila
pemerintah tidak pandai menarik hati para investor, pertumbuhan ekonomi akan melambat.
Dalam perencanaan pembangunan wilayah secara
keseluruhan (pada level makroregional), pelaku cenderung untuk menggunakan
pendekatan meramalkan pertumbuhan disebabkan mayoritas faktor- faktor produksi
yang ada di daerah adalah milik swasta atau kalaupun faktor produksi milik
pemerintah, sebagian besar wewenang pengendaliannya ada pada pemerintah pusat.
Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Wilayah
Dalam perencanaan pembangunan nasional maupun dalam perencanaan pembangunan daerah,
pendekatan perencanaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan
regional.
Pendekatan Sektoral adalah di mana seluruh kegiatan
ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor.
Selanjutnya setiap sektor dianalisis satu per
satu.
1. Pembangunan sektoral adalah
pembangunan sektor-sektor, yang meliputi antara lain ; sektor ekonomi,
pertanian, industri, pariwisata, sektor pendidikan dan lain-lain.
2. Pembangunan sektor tersebut
bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Yang mendukung
sektor-sektor tersebut adalah akumulasi modal, yang memilki dua peranan penting
: yaitu sebagai pembentukan pendapatan, dan modal atau investasi sebagai
peningkatan kapasitas produksi.
4. Pembangunan sektor ekonomi
sangat erat kaitannya dengan stabilitas politik.
5. Keberhasilan pembangunan
ekonomi akan menunjang stabilitas politik.
6. Dalam pendekatan sistem,
manajemen pembangunan nasional sangat berkaitan dengan semua sektor atau
bidang-bidang lain, seperti sosial budaya dan kamtibmas.
7. Dalam perekonomian
ditemukan unsur-unsur, seperti ketenagakerjaan, SDM, SDA, infrastruktur
penunjang ekonomi; seperti transportasi, perbankan ( banking ), telekomunikasi,
dsb.
8. Kaitannya dengan sosial
budaya, antara lain; pengaruh mentalitas, karakter, etos kerja dan kemajuan
IPTEK yang dimiliki. Kesemua ini harus disorot dari segi pendekatan. Segi
pendekatan manajerial dan pendekatan kultural.
Pendekatan regional
dalam arti sempit adalah memperhatikan ruang dengan segala kondisinya, setelah
melalui analisis diketahui bahwa masih ada ruang yang belum dimanfaatkan atau
penggunaanya masih belum optimal, kemudian direncanakan kegiatan apa sebaiknya
diadakan di lokasi tersebut.
a.
Regional, merupakan suatu wilayah. Suatu wilayah
adalah suatu lingkungan pemukiman bumi dengan batas-batas fisik tertentu.
b.
Regional/region, dapat pula diartikan sebagai suatu
daerah, sedangkan daerah adalah suatu wilayah dalam batas kewenangan pemerintah
daerah (propinsi/kabupaten). Region juga berarti suatu kawasan/wilayah dalam
batas fungsi tertentu.
c.
Defenisi region, dalamEncyclopedia Americana, hampir sama dengan definisi
Poernomosidi (2001), mengenai wilayah dan daerah.
d.
Pembangunan wilayah sumber daya (resources) dengan
tujuan untuk meningkatkan penggunaannya, agar dapat meningkatkan kesejahteraan
rakyat dalam wilayah tertentu.
e.
Pembangunan daerah meliputi daerah sekitarnya. Dengan
berpusat pada kotanya yang merupakan pusat perekonomian dan kebudayaan
f.
Pembangunan kawasan antarbangsa, yang meliputi
negara-negara yang berdekatan dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat bekerja
sama secara berkesinambungan, bersama dengan Persekutuan Negara-negara di Asia
Tenggara (ASEAN)
§ Pembangunan regional
meliputi tiga hal:
a. Pembangunan wilayah sumber
daya ( resources ) dengan tujuan
untuk meningkatkan penggunaannya, agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat
dalam wilayah tertentu.
b. Pembangunan daerah
metropolitan yang meliputi daerah sekitarnya, dengan berpusat pada kotanya yang
merupakan pusat perekonomian dan kebudayaan.
c. Pembangunan kawasan
antarbangsa yang meliputi Negara-negara yang berdekatan dan memenuhi
persyaratan tertentu, dapat bekerja sama secara berkesinambungan, bersama
dengan persekutuan Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN).
§
Peranan pemerintah dalam pelaksanaan manajemen
pembangunan secara mendasar sesungguhnya terbagi atas dua kelompok, yaitu:
1. Penyelenggaraan fungsi
umum, seperti penciptaan dan pemeliharaan rasa aman, penyelenggaraan hubungan
diplomatic, serta pemungutan pajak.
2. Penyelenggaraan fungsi
pembangunan bidang politik maupun sosial ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan seluruh masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan
Undang-undang Dasar 1945 alena keempat.
§
Pentingnya peranan atau fungsi Negara dalam
penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan masyarakat terutama dalam sistem
ekonomi menurut Rachbini (1994: 83) didasarkan paling tidak ada dua alasan :
1. Timbul kegagalan pasar ( market failure ) dalam system ekonomi,
membuka kemungkinan masuknya peranan Negara untuk mendorong terwujudnya
mekanisme pasar yang efektif sehingga kesejahteraan para pelaku ekonomi bisa
tercapai secara lebih baik.
2. Kenyataan terdapatnya
kegagalan distribusi pendapatan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat,
sehingga peranan pemerintah lebih tertuju untuk melakukan kebijakan
redistribusi atau pengalokasian kembali sumber-sumber ekonomi.
Pembangunan Daerah
§ Hampir 80% penduduk hidup
di daerah bagi negara sedang berkembang (dunia ketiga)
§ Pembangunan spasial
(daerah) mempunyai keuntungan praktis dan administratif, artinya pembangunan
yang diselenggarakan daerah berdasarkan kondisi daerah dan sesuai dengan sumber
daya yang dimiliki.
§ Beberapa sektor pembangunan
daerah yang masih bermasalah, antara lain;
a. Pelayanan kesehatan
b. Irigasi
c. Jalanan dan jembatan
d. Pendidikan
e. Penyediaan air bersih (air
minum)
Program dan Proyek Pembangunan Daerah
§ Dalam perencanaan
pembangunan operasional, termuat program dan proyek pembangunan.
§ Program adalah kegiatan
sosial yang teratur, mempunyai tujuan jelas dan khusus, serta dibatasi oleh
tempat dan waktu tertentu.
§ Bank Dunia mendefinisikan program sebagai usaha-usaha jangka
panjang, yang bertujuan untuk peningkatan pembangunan pada sektor tertentu,
yang tercakup dalam beberapa proyek.
§ Proyek adalah usaha-usaha khusus dan terinci untuk mencapai
tujuan tertentu, sesuai dengan tujuan program jangka panjang
Ciri-ciri
Proyek Pembangunan
§ Pertama, berfokus kepada
metode pencapaian tujuan dalam waktu
singkat, dan menekankan pada kegiatan operasional.
§ Kedua, proyek tidak
mengulang kegiatan-kegiatan dan tujuan yang sama secara rutin (unique)
§ Ketiga, proyek berjalan
melalui suatu siklus, dan tiap tahap membutuhkan sumber-sumber daya yang khusus
beragam bentuk.
§ Bentuk-bentuk proyek
adalah:
1. Padat modal (capital
intensive)
Contoh
padat modal:
Minyak
bumi/gas bumi, pembangkit listrik, industri berat, pengadaan air minum, waduk
& jaringan irigasi, dll.
2. Padat karya (labor
intensive)
Contoh padat karya:
Sektor pertanian
dan pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, industri kecil dan penelitian.
Perencanaan wilayah sebaiknya dimulai dengan penetapan visi dan misi wilayah.
Visi adalah cita-cita tentang masa depan wilayah yang
diinginkan. Visi seringkali bersifat abstrak tetapi ingin menciptakan ciri khas
wilayah yang ideal sehingga berfungsi sebagai pemberi inspirasi dan dorongan
dalam perencanaan pembangunan wilayah.
Misi adalah kondisi antara atau suatu tahapan untuk
mencapai visi tersebut. Misi merupakan kondisi ideal yang setingkat di bawah
visi tetapi lebih realistik untuk mencapainya.
Pendekatan Sektoral
adalah di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan
atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap sektor dianisis satu per satu. Setiap
sektor dilihat potensi dan peluangnya menetapkan apa yang dapat ditingkatkan
dan dimana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut.
Pendekatan regional memperhatikan penggunaan ruang
untuk kegiatan produksi/jasa juga memprediksi arah konsentrasi kegiatan dan
memperkirakan kebutuhan fasilitas untuk masing-masing konsentrasi serta
merencanakan jaringan- jaringan penghubung berbagai konsentrasi kegiatan dapat
dihubungkan secara efisien.
Analisis
regional adalah analisis atas penggunaan
ruang saat ini,
analisis atas aktivitas yang akan mengubah
penggunaan ruang dan perkiraan atas bentuk penggunaan ruang di masa yang akan
datang. Serta
kaitan suatu wilayah terhadap wilayah tetangga.
Pendekatan regional juga merupakan pendekatan
ekonomi dan pendekatan ruang. Analisis ekonomi regional dapat dikombinasikan
dengan pendekatan tata ruang, sehingga harus dibarengi dengan peta-peta untuk
mempermudah dan memantapkan analisis.
MEMADUKAN PENDEKATAN SEKTORAL DAN REGIONAL DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Perencanaan pembangunan wilayah mestinya memadukan
kedua pendekatan tersebut. Karena pendekatan
regional saja tidak cukup karena
analisisnya akan bersifat makro wilayah
sehingga sehingga tidak mampu membahas sektor per sektor apalagi komoditi per
komoditi.
Aspek-Aspek
yang Mempengaruhi Administrasi Pembangunan.
Ada berbagai aspek yang
saling mempengaruhi dalam Administrasi Pembangunan, diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Aspek Politik
Pendekatan administrsi
pembangunan terkait erat, saling berhubungan dan saling mempengaruhi keadaan
dan proses perkembangan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Hubungan itu
dapat saling bertentangan, hubungan yang netral ataupun hubungan yang saling
mendukung. Berbagai aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan
administrasi pembangunan adalah sebagai berikut:
a.
Filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu
negara tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan interdepensi antara sistem
politik yang dianut dengan administrasi pembangunan.
b.
Komitmen dari pada elite kekuasaan juga disebut dalam konteks lain sebagai
elite pemerintahan terhadap proses pembangunan, dan kesediaannya menerima
pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling berkait antara
berbagai segi kehidupan masyarakat.
c.
Masalah yang berhubungan dengan kestabilan pollitik. Dengan adanya
kestabilan politik diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih baik
d.
Perkembangan bidang politik ke arah pemberian iklim politik yang lebih
menunjang usaha pembangunan
e.
Hubungan antara proses politik dan proses administarasi serta antara kaum
politik dengan birokrasi
f.
Aspek hubungan politik luar negeri atau bahkan perkembangan politik di luar
negeri yang sering merupakan aspek politik yang penting pengaruhnya terhadap
administrasi pembangunan.
Ideologi politik sangat perlu karena sebagai dasar
berpijak pembentukan suatu negara, untuk pembentukan suatu kesatuan politik
bangsa tersebut dan usaha menuju pembinaan bangsa.
Banyak ilmuwan berpendapat
bahwa adanya hubungan antara pola kekuasaan yang berlaku di suatu negara yang
tercermin dalam sistem politiknya, dengan pelaksanaan tugas pembangunan negara.
Hanya sebagai ilustrasi di sini dikemukakan pendapat dari Esman yang
membagi pola kekuasaan suatu negara dalam lima tipe yaitu:
1. Oligarki konservatif
2. Sistem kepartaian yang
kompetitif dan berorientasi kepentingan golongan
3. Sistem partai massa yang
dominan
4. Golongan militer
pembangunan yang otoriter
5. Kekuasaan komunis totaliter
Dengan memberikan lima tipe
itu dapat diperkirakan pengaruhnya terhadap berbagai variabel dalam
perkembangan masyarakat. Misal tipe ke 2 memberikan peluang yang tinggi untuk
artikulasi kepentingan masyarakat dan kegiatan dalam partisipasi politik
masyarakat, tetapi rendah dalam kemungkinan dikembangkannya prioritas yang
sungguh-sungguh dalam kebijaksanaan sosial dan ekonomi.
Aspek politik yang perlu
mendapat perhatian adalah seberapa besar sistem maupun praktek pemerintahan
memberikan peluang bagi proses dministrasi hingga mampu memberikan sumbangan
dalam proses politik. Aspek politik luar negeri dan politik ekonomi suatu
negara berpengaruh pula atas seberapa besar terbuka atau tidak terbukanya serta
arah hubungannya negara tersebut dengan negara lain. Administrasi dapat
berorientasi ke dalam atau ke luar misalnya dalam bidang perdagangan luar
negeri, penanaman modal hubungan perekonomian dan lainnya.
2.
Aspek Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah
salah satu bagian dari proses perkembangan sosial, politik, psikologi,
kebudayaan, administrasi dan ekonomi yang disebut pembangunan atau modernisasi.
Negara-negara yang baru berkembang pada umumnya memberikan prioritas yang tinggi
terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena perbedaan yang menyolok
dalam tingkat pertumbuhan antar negara adalah bidang ekonomi materiil. Demikian
pula kebutuhan-kebutuhan yang mendesak daripada negara-negara tersebut adalah
meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Keadaan ekonomi yang meningkat, diharapkan
akan memberikan keesmpatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan
pembangunan di bidang lain.
Jika kebijaksanaan dan
program pembangunan ekonomi dapat dirumuskan (dengan peralatan analisa ekonomi
dan berdasarkan analisa ekonomi yang tepat) maka diperlukan suatu administrasi
pembangunan yang mampu merealisir tujuan dan kebijaksanaan tersebut menjadi
kenyataan. Di lain fihak pertumbuhan ekonomi yang sehat akan memberikan
pengaruh yang baik terhadap keadaan, pembinaan serta kemampuan administrasi
pembangunan.
Aspek ekonomi lain yang
penting perlu diberi perhatian dalam proses pembangunan adalah adanya
stabilitas ekonomi yang dinamis. Hal ini juga perlu diperhitungkan dalam
administrasi pembangunan. Administrasi yang mendukung pembangunan berarti pula
usaha yang dapat menciptakan serta menjaga suatu kondisi ekonomis yang relatif
stabil untuk memungkinkan pelaksanaan administasi pembangunan guna merealisir
program pembangunan selanjutnya. Dalam melakukan peranannya sebagai unsur
penggerak pembangunan pemerintah dapat campur tangan langsung dalam berbagai
kegiatan ekonomi. Kecenderungan ini adalah bahwa pemerintah mengurus, membina
dan memiliki secara langsung berbagai usaha kegiatan ekonomi. Hal ini
dimaksudkan untuk dapat mempelopori kegiatan-kegiatan ekonomi dalam masyarakat.
Antara lain dengan penggunaan peranan dari perusahaan negara, bank pembangunan
dan institusi keuangan.
Aspek hubungan antara
ekonomi dan administarsi pembangunan yang penting lainnya adalah meningkatkan
pengertian dan pengetahuan dari birokrasi pemerintah dalam sikap serta
pengambilan keputusannya terhadap hubungan ekonomi yang dasar dan yang penting
bagi pertumbuhan ekonomi.
Hubungan antara aspek
ekonomi dan administrasi pembangunan terlihat secara jelas dalam sistem
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dianut oleh suatu negara.
a. Faktor-faktor
Penghambat Ekonomi di daerah:
1.
Kesenjangan ekonomi baik antar
sektor, wilayah maupun golongan akan menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat
menimbulkan gejolak social dan dapat mendorong migrasi yang tidak seimbang, baik kuantitas maupun
kualitas manusianya.
2.
Masih dirasakan rendahnya
rata-rata kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi di berbagai
sector di daerah ini yang mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas dan
kreativitas tenaga kerja yang ada.
3.
Alokasi sumber daya
pembangunan belum banyak menyentuh kelompok masyarakat kecil, miskin, termasuk
kelompok informal.
4.
Keadaan tenaga kerja yang ada
serta bertambahnya usia kerja di daerah tidak seimbang dengan bertambahnya
lapangan kerja dan kesempatan kerja.
5.
Spesifikasi keahlian tenaga
kerja sebagai produk pendidikan latihan belum dikembangkan.
6.
Pelaksanaan fungsi dan tugas
BAPEDA belum dikembangkan secara optimal, termasuk Sistem Informasi
Manajemennya.
b. Faktor-faktor
Pendukung Ekonomi di daerah :
1.
Dana pembangunan yang berasal
dari tabungan masyarakat cenderung meningkat sejalan dengan kenaikan pendapatan
masyarakat.
2.
Potensi pengembangan paket
teknologi dan bioteknologi di sector pertanian sudah cukup luas.
3.
Meluasnya pembangunan di
berbagai sector dan daerah terutama adanya prioritas pembangunan di kawasan
timur Indonesia merupakan peluang untuk mendapatkan kesempatan.
4.
Berkembangnya berbagai lembaga
pendidikan dan pelatihan kerja di berbagai tempatserta membaiknya mutu
kesehatan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja.
5.
Dalam era desentralisasi
disertai dengan keadaan wilayah pertanian dan peternakan di daerah member peluang
yang cukup besar untuk mengembangkan agro industri serta untuk pengembangan
industry kecil menengah.
a. Faktor-faktor
Pendukung sektor industri di daerah:
Faktor
pokok;
1.
Modal, digunakan untuk
membangun asset, pembelian bahan baku, rekruitmen tenaga kerja dan lain
sebagainya untuk menjalankan kegiatan industry. Modal bisa berasal dari dalam
negeri serta dari luar negeri yang disebut sebagai penanaman modal asing (PMA).
2.
Tenaga kerja, dengan jumlah
dan standar yang sesuai dengan kebutuhan suatu perindustrian tentu akan membuat
industry tersebut lancer dan mampu berkembang di masa depan.
3.
Bahan mentah/bahan baku,
merupakan unsure yang sangat mempengaruhi kegiatan produksi suatu industri.
Pasokan bahan mentah yang baik dapat melancarkan dan mempercepat perkembangan
suatu industry.
4.
Transportasi, sarana
transportasi sangat vital dibutuhkan suatu instri baik untuk mengangkut bahan mentah dari lokasi industry kea gen
penyalur/distributor atau ke tahap produksi selanjutnya.
5.
Sumber energy/tenaga, industry
yang modern memerlukan sumber energy untuk dapat menjalankan berbagai
mesin-mesin produksi, menyalakan perangkat penunjang kegiatan.
6.
Marketing/pemasaran hasil output,
pemasaran haruslah dikelola oleh orang-orang yang tepat agar hasil produksi
dapat terjual untuk mendapatkan keuntungan/profit yang diharapkan sebagai
pemasukan untuk pembiayaan kegiatan produksi berikutnya.
Faktor
penunjang
1.
Kebudayaan masyarakat, sebelum membangun dan
menjalankan kegiatan industry sebaiknya patut dipelajari mengenai
adat-istiadat, norma, nilai, kebiasaan yang berlaku di lingkungan sekitar.
2.
Teknologi, dengan
berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu akan dapat membantu industry untuk
dapat memproduksi dengan lebih efektif dan efisien serta mampu menciptakan dan
memproduksi barang-barang yang lebih modern dan berteknologi tinggi.
3.
Pemerintah, adalah bagian yang
cukup penting dalam perkembangan suatu industry karena segala peraturan dan
kebijakan perindustrian ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah beserta
aparat-aparatnya.
4.
Dukungan masyarakat, semangat
masyarakat untuk mau membangun daerah atau negaranya akan membantu industry di
sekitarnya. Masyarakat lebih cepat beradaptasi dengan pembangunan industry baik
di desa dan di kota akan sangat mendukung suksesnya suatu industry.
5.
Kondisi alam, kondisi alam
serta iklim yang bersahabat akan membantu industry memperlancar kegiatan
usahanya.
6.
Kondisi perekonomian, pendapatn masyarakat
yang baik dan tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli
produk industry, sehingga efeknya akan sangat baik untuk perkembangan
perindustrian local maupun internasional.
3.
Aspek Sosial-Budaya
Berbagai aspek sosial
budaya perlu mendapatkan perhatian dalam administrasi pembangunan. Seperti juga
aspek kehidupan yang lain, proses pembangunan terjadi karena saling
menunjangnya pembinaan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat atau bangsa.
Bahkan proses pembangunan yang sebenarnya haruslah merupakan perubahan
sosial-budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju
sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang
dikonsespsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari
suatu proses emansipasi diri. Dan bahwa partisipasi kreatif dalam proses
pembangunan menjadi mungkin karena proses pendewasaan.
Aspek sosial budaya yang
perlu mendapat perhatian dalam administrasi pembangunan adalah sebagai berikut:
a.
Hambatan kulturil apakah yang sesuai dengan basis kulturil tertentu sesuatu
masyarakat yang merupakan hambatan bagi suatu proses pembangunan atau usaha
pembaharuan. Hal ini merupakan dasar bagi para administrator yang
berkepentingan untuk mengadakan perubahan ke arah modernitas.
b.
Motivasi apakah yang perlu untuk pembaharuan atau pembangunan yang perlu
perhatian dalam administrasi pembangunan.
c.
Bagaimanakah sikap-sikap golongan dalam masyarakat terhadap usaha
pembangunan.
d.
Berbagai masalah sosial budaya yang menonjol dan memerlukan perhatian
administrasi pembangunan.
Sebagai hambatan kulturil
dapat dikemukakan adanya tradisi tertentu, termasuk tradisi religius (ini bukan
berarti agama) . Dalam hal ini termasuk pula ciri, nilai manusia dan bahkan
sikap hidup masyarakat yang bersifat tradisionil dan tidak menunjang
pembangunan. Tradisi religius sedikit dijelaskan, bahwa pertama hal ini bukan
menyangkut doktrin agama tetapi tradisi kehidupan golongan manusia penganut
suatu agama. Sebab seringkali dengan cara pemahaman atau penonjolan kembali
prinsip keagamaan tertentu dapat merubah tradisi religius menjadi sesuatu yang
memang penting bagi inovasi dan modernisasi. Menurut Dr. Sudjatmoko,
ciri dan nilai manusia atau masyarakat tradisionil dan usaha perubahan terhadap
ciri manusia dan masyarakat modern diberikan dalam suatu gambaran sebagai
berikut:
Masyarakat Tradisionil memiliki ciri sebagai berikut:
1) Terikat pada tempat asal
2) Orientasi pada status
3) Hubungan pribadi
4) Loyalitas primordial (
agama, golonagn, suku dan keluarga)
5) Organisasi kecil-kecil
6) Orientasi terhadap waktu
lampau
7) Bergantung pada nasib
8) Hubungan dengan alam
menyesuaikan
9) Terhadap kekuasaan :
hierarkis
10)
Kebudayaan Ekspresif
Sedangkan masyarakat modern
memiliki ciri sebagai berikut:
1) Mobilitas
2) Orientasi hasil prestasi
3) Hubungan non pribadi, atas
dasar masalah
4) Loyalitas pelingkup (
negara, kedinasan, profesi)
5) Organisasi non pribadi,
ikatan kepentingan dan berorientasi pada tujuan
6) Persoalan yang ditimbulkan
manusia dapat diatasi oleh manusia
7) Hubungan dengan alam
menguasai, setidak-tidaknya mengatur
8) Kebudayaan progresif
Pembangunan tergantung dari
suatu proses emansipasi diri dalam lingkungan sosial. Dan bahwa partisipasi
kreatif dalam proses pembangunan menjadi mungkin karena proses pendewasaan.
Aspek lain yang dapat lebih menjamin administrsai pembangunan adalah
pengetahuan dan penggunaan berbagai faktor dan proses pendorong perubahan.
Di dalam administrasi
pembangunan aspek sosial-budaya perlu diperhatikan, terutama hendak melancarkan
kebijaksanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang bersifat baru,
misalnya dalam mengintrodusir tata cara pengolahan baru di bidang pertanian,
tata cara pengorganisaisan masyarakat desa, orientasi pendidikan, program
keluarga berencana, adaptasi terhadap teknologi dan sebagainya.
Administrasi pembangunan
hendaknya dapat pula memberikan perhatian dan berusaha menanggapi ke arah suatu
konsiliasi keseimbangan dalam perkembangan masyarakat tersebut.
1. Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan Fisik
Administrasi pembangunan
juga mempunyai kaitan yang erat dengan pengembangan ilmu dan teknologi.
Administrsi pembangunan perlu memberikan sarana administrasi yang memungkinkan
pertumbuhan ilmu dan teknologi. Seringkali administrsi pemerintah tidak memberikan
cukup perhatian dan penghargaan kepada tenaga-tenaga ilmu dan penelitian. Dalam
rangka proses pembangunan, maka perlu diusahakan berbagai pengetahuan dan
teknologi dari dalam dan luar negeri.
Salah satu hal yang penting
dalam rangka hubungan perkembangan ilmu dan teknologi dengan administrasi
pembangunan adalah bagaimana caranya ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber
yang penting dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Dengan demikan kebijaksanaan negara atau pemerintah memberi perhatian terhadap
prospek masa depan, berdasar perkembangan ilmu dan teknologi. Perumusan
kebijakan dengan demikian didasarkan juga atas sumbangan dari disiplin ilmu.
Administrasi pembangunan
juga perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber-sumber alam,
pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pembangunan pada dasarnya adalah
usaha yang akan mempengaruhi dan merubah potensi sumber-sumber dan keadaan
lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup yang utama bagi banyak negara-negara
baru berkembang adalah justru ketiadaan pembangunan, tekanan-tekanan penduduk
dan kesempatan kerja, serta masih dapat dimanfaatkannya berbagai potensi
sumber-sumber pembangunan. Tetapi dalam menghubungkan segala sesuatu itu perlu
diberikan perhatian kepada efek-efek negatif dalam pelaksanaan dan
pengolahannya. Demikian pula kelestarian dan usaha pemeliharaan sumber-sumber
alam dan lingkungan hidup serta pemanfaatan yang dapat dirasakan untuk generasi
yang mendatang.
2.
Aspek Institusionil
Aspek institusionil
berkaitan erat dengan aspek-aspek yang diuraikan di atas. Karena pembinaan dan
pengembangan aspek institusionil yang perlu diperhatikan dalam administrasi
pembangunan meliputi pembinaan institusi politik, institusi ekonomi, institusi
sosial, pendidikan dan lain-lain. Proses pembaharuan dan pembangunan juga
merupakan suatu proses pembinaan institusi di dalam masyarakat yang baru dan
bahkan mungkin penghapusan institusi masyarakat yang lama. Pengembangan institusi
merupakan bagian dari proses pengembangan sosial yang lebih luas. Proses itu
bukan saja akan terbina atau terhapusnya suatu institusi, tetapi jika sering
terjadi perubahan dari pada unsur institusi misalnya saja di bidang institusi
keluarga besar menjadi keluarga inti. Ekonomi uang sebagai suatu institusi juga
bertambah meluas, sehingga ekonomi serba dua menjadi masa lampau.
Perhatian administrasi
pembangunan terhadap aspek institusionil ini adalah dalam pembinaan institusi
baru untuk dapat lebih mendukung proses pembaharuan dan pembangunan. Dalam
proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial secara menyeluruh,
dirasakan penting sekali peranan organisai tertentu yang mampu mengintrodusir,
memelihara, bahkan mempertahankan pembaharuan sosial maupun fisik. Dengan itu
berarti kemampuan organisasi tersebut untuk mendapatkan dukungan dan hubungan
dengan lingkungannya bagi penyebaran pembaharuan tersebut kepada lingkungan
masyarakat lainnya. Oleh karena itu timbullah pemikiran para ahli untuk mengembangkan
dan membangun institusi seperti itu. Pembangunan institusi ini dimaksud sebagai
perencanaan, penyusunan institusi suatu organisasi baru atau yang diperbaharui,
yang meliputi perubahan nilai, fungsi, teknologi fisik dan sosialnya. Demikian
pula untuk membina dan mengembangkan hubungan yang diperlukan dari
lingkungannya. Pembangunan institusi ini dijadikan alat untuk mendorong
perubahan ke arah kemajuan yang lebih dikehendaki.
Metodologi yang
dikembangkan utnuk pembangunan institusi dilakukan melaui pengembangan dan
berfungsinya variabel-variabel dari institusi tersebut. Variabel-variabel itu
adalah kepemimpinan, doktrin, program, sumber-sumber dan struktur intern.
Pengembangan variabel tersebut diterapkan dalam rangka hubungan institusi
tersebut dengan lingkungannya. Perhatian terhadap wilayah analisis administrasi yang
dikembangkan terutama oleh Milton Esman ini mendapatkan gema yang
meningkat akhir-akhir ini. (Bintoro Tjokroamidjojo, 1985: 69)
Sektor pertanian
Struktur
perekonomian Indonesia sekarang adalah refleksi dari arah perekonomian yang
dilakukan di masa lalu. Era orde baru dan era reformasi juga telah menunjukkan
bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting yang membuka banyak
lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga menyediakan
pangan bagi masyarakat Indonesia.
Sektor pertanian menjadi sektor penting dalam
struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian
bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi,
dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat. Seiring dengan transisi (transformasi)
struktural ini sekarang kita menghadapi berbagai permasalahan.
Di
sektor pertanian kita mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah produksi
pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan luar Jawa. Hal
ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani.
Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat
tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah.
Perkembangan industri juga membuat pertanian beririgasi teknis semakin berkurang. Selain berkurangya lahan beririgasi teknis,
tingkat produktivitas pertanian per hektare juga relatif stagnan. Salah satu
penyebab dari produktivitas ini adalah karena pasokan air yang mengairi lahan
pertanian juga berkurang. Banyak waduk dan embung serta saluran irigasi yang
ada perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis yang kita miliki juga semakin
berkurang, ditambah lagi dengan siklus cuaca El Nino-La Nina karena pengaruh
pemanasan global semakin mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian. Sesuai
dengan permasalahan aktual yang kita hadapi masa kini, kita akan mengalami
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.
Di
kemudian hari kita mungkin saja akan semakin bergantung dengan impor pangan
dari luar negeri. Impor memang dapat menjadi alternatif solusi untuk memenuhi
kebutuhan pangan kita, terutama karena semakin murahnya produk pertanian,
seperti beras yang diproduksi oleh Vietnam dan Thailand. Namun, kita juga perlu
mencermati bagaimana arah ke depan struktur perekonomian Indonesia, dan
bagaimana struktur tenaga kerja yang akan terbentuk berdasarkan arah masa depan
strukturperekonomianIndonesia. Struktur
tenaga kerja kita sekarang masih didominasi oleh sektor pertanian sekitar 42,76
persen (BPS 2009), selanjutnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar
20.05 persen, dan industri pengolahan 12,29 persen. Pertumbuhan tenaga kerja
dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0.29 persen, perdagangan, hotel
dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri pengolahan 1,6persen.
Sedangkan
pertumbuhan besar untuk tenaga kerja ada di sektor keuangan, asuransi,
perumahan dan jasa sebesar 3,62 persen, sektor kemasyarakatan, sosial dan jasa
pribadi 2,88 persen dan konstruksi 2,74 persen. Berdasarkan data ini, sektor
pertanian memang hanya memiliki pertumbuhan yang kecil, namun jumlah orang yang
bekerja di sektor itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor
keuangan, asuransi, perumahan dan jasa yang pertumbuhannya paling tinggi.
Data ini
juga menunjukkan peran penting dari sektor pertanian sebagai sektor tempat
mayoritas tenaga kerja Indonesia memperoleh penghasilan untuk hidup.
Sesuai
dengan permasalahan di sektor pertanian yang sudah disampaikan di atas, maka
kita mempunyai dua strategi yang dapat dilaksanakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan. Strategi pertama adalah melakukan
revitalisasi berbagai sarana pendukung sektor pertanian, dan pembukaan lahan
baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat
Indonesia.
Keberpihakan
bagi sektor pertanian, seperti ketersediaan pupuk dan sumber daya yang
memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya, perlu
dioptimalkan kinerjanya. Keberpihakan ini adalah insentif bagi petani untuk
tetap mempertahankan usahanya dalam pertanian. Karena tanpa keberpihakan ini
akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang insentifnya lebih menarik.
Strategi
kedua adalah dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor
lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Sektor ini juga
merupakan sektor yang jumlah tenaga kerjanya banyak, yaitu sektor perdagangan,
hotel, dan restoran serta industri pengolahan. Sarana pendukung seperti jalan,
pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mengakselerasi pertumbuhan di
sektor ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar